Kasus Suryadharma Dikembangkan, KPK Dianggap Kesulitan Temukan Bukti

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, Andreas Nahot Silitonga mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi kesulitan membuktikan kliennya melakukan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Andreas menduga alasan itu yang menjadi dasar KPK mengembangkan kasus haji.

"Jeratan pasal baru ini justru menandakan begitu sulitnya KPK menemukan atau membuktikan tuduhan pertama kali itu, terkait korupsi penyelenggaraan haji," ujar Andreas, Sabtu (13/6/2015).

Padahal, kata dia, kerugian negara atas kasus haji belum diungkapkan secara gambalng oleh KPK. Andreas lantas menduga bahwa pengembangan kasus itu disengaja untuk mengulur waktu penghitungan kerugian negara. "Saya menduganya seperti itu (mengulur waktu)," kata Andreas.

Sebelumnya, pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, KPK mengembangkan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama yang menjerat mantan Suryadharma Ali. Menurut Johan, dalam pengembangannya, ditemukan kasus baru yang tengah ditangani KPK.

"Ada pengembangan perkara dengan tersangka SDA," ujar Johan. (Baca: KPK Kembangkan Kasus Suryadharma Ali)

Namun, Johan mengaku tidak tahu informasi detil mengenai perkara tersebut. Johan mengatakan, ia juga belum memperoleh informasi apakah sprindik telah diterbitkan atau belum. "Belum (tahu) itu, sekarang saya mau cek dulu," kata Johan.

Mulanya, KPK menetapkan Suryadharma sebagai tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Namun, dalam pengembangannya, KPK menerbitkan sprindik baru untuk kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2010-2011.

Suryadharma diduga memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membiayai pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Keluarga yang ikut diongkosi antara lain para istri pejabat Kementerian Agama. Kuota haji diduga juga diberikan kepada wartawan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan adanya transaksi mencurigakan yang memperlihatkan bahwa Suryadharma mengajak 33 orang untuk berangkat haji. KPK juga menduga ada penggelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK juga telah memeriksa sejumlah anggota DPR, keluarga Suryadharma, dan politisi PPP yang ikut dalam rombongan haji gratis. Penggunaan DOM pada Kementerian Agama RI TA 2011-2014.