Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Tedjo Edhy soal Sutiyoso Dianggap Jerumuskan Jokowi

Kompas.com - 13/06/2015, 08:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy soal penunjukan Sutiyoso sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dikecam oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Koordinator TPDI Petrus Selestinus menilai, pernyataan Tedjo menjerumuskan Presiden Joko Widodo.

"TPDI sangat menyesalkan pernyataan Tedjo, yang meminta penunjukan Sutiyoso menjadi kepala BIN oleh Presiden Jokowi tidak perlu dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996 mengingat perbuatan Sutiyoso sudah dimaafkan," ujar Petrus melalui siaran persnya, Sabtu (13/6/2015).

"Tedjo seperti tidak mengerti duduk persoalan yang sebenarnya, tetapi berkomentar sesuatu yang sensitif dan menjerumuskan Presiden Jokowi kepada pilihan yang sesat," lanjut dia.

Petrus menegaskan, pecahnya peristiwa 27 Juli 1996 silam bukan lagi menjadi persoalan pribadi antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bersama pendukungnya dan Sutiyoso semata. Peristiwa itu, kata dia, adalah persoalan ketidakadilan bagi para korban fisik yang telah digadaikan oleh Megawati sendiri hanya demi melanggengkan kepentingan politiknya.

Hal tersebut, kata Petrus, jelas terlihat setelah Megawati merangkul Sutiyoso, bahkan rela mendukungnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. (Baca: Jadi Kontroversi, Sutiyoso Menganggap Itu Sudah Biasa)

"Tedjo malah mengarang bahwa keterlibatan Sutiyoso dalam peristiwa 27 Juli 1996 sudah dimaafkan tanpa menjelaskan siapa yang beri maaf dan dalam konteks apa maaf tersebut diberikan," kata Petrus.

Petrus menganggap, Tedjo hanya subyektif menilai bahwa Megawati, sebagai pihak yang terzalimi pada peristiwa 27 Juli, memaafkan Sutiyoso dari perlakuan baik Megawati kepada Sutiyoso setelah itu. Petrus menilai, Tedjo tidak menghargai perasaan korban yang telah dipenjara atas kasus itu.

Untuk itu, TPDI meminta Jokowi menarik kembali nama Sutiyoso sebagai calon kepala BIN dan memerintahkan Jaksa Agung, Kepala Polri, dan Panglima TNI untuk menyelesaikan pemberkasan perkara pidana peristiwa 27 Juli.

Tedjo sebelumnya meminta penunjukan Sutiyoso sebagai calon kepala BIN tak perlu dikaitkan dengan peristiwa penyerangan ke kantor PDI. Sampai saat ini juga, kata Tedjo, belum ada bukti bahwa penyerangan tersebut didalangi atau melibatkan Sutiyoso yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya. (Baca: Soal Kasus 27 Juli 1996, Menko Tedjo Sebut Sutiyoso Sudah Dimaafkan)

"Buktinya, beliau sudah bergabung dengan PDI-P. Tak ada masalah. Sudah dimaafkan, istilahnya begitu," kata Tedjo.

Komisi I akan meminta klarifikasi kepada Sutiyoso soal kasus 27 Juli 1996 pada uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Komisi I DPR akan lebih dulu menelusuri rekam jejak Sutiyoso. (Baca: Komisi I Gandeng KPK-Komnas HAM Telusuri Rekam Jejak Gatot dan Sutiyoso)

Jokowi mengaku sudah memperhatikan rekam jejak Sutiyoso yang memiliki latar belakang di dunia intelijen dan militer. Dia berharap DPR tidak mempersulit pencalonan Sutiyoso. (Baca: Jokowi Pilih Sutiyoso sebagai Calon Kepala BIN, Ini Alasannya)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com