Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/06/2015, 22:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

SOLO, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso menanggapi santai kontroversi penunjukan dirinya menjadi calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Joko Widodo.

"Sudah biasalah itu. Kita tanggapi dengan optimisme saja," ujar Sutiyoso saat ditemui seusai hadir dalam acara resepsi Gibran-Selvi, Kamis (11/6/2015) malam.

Sutiyoso belum mau berkomentar terkait apa yang akan dilakukan saat menjabat sebagai kepala BIN nanti. Dia memilih untuk fokus pada uji kelaikan dan kepatutan di DPR RI terlebih dahulu.

Namun, yang jelas, Sutiyoso mengaku siap mendapat tugas dari Presiden. "Saya siap," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Jokowi sudah menyerahkan nama Sutiyoso kepada DPR sebagai calon kepala BIN untuk menggantikan Marciano Norman. Jokowi mengaku sudah memperhatikan banyak hal, baik rekam jejak maupun kompetensi Sutiyoso sebelum mengambil keputusan.

Sutiyoso mengaku dipanggil Presiden Jokowi pada Senin (8/6/2015) untuk membicarakan pencalonannya sebagai kepala BIN. Ia mengaku siap jika dipercaya karena merasa memiliki kemampuan di bidang intelijen.

Lembaga pemantau hak asasi manusia, Imparsial, mengkritik penunjukan Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai calon kepala BIN. Imparsial menyebut Sutiyoso sebagai salah satu tokoh militer yang diduga memiliki beban masa lalu terkait pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satunya, Sutiyoso dianggap bertanggung jawab terhadap kasus pelanggaran HAM saat terjadi penyerangan Kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996. Sutiyoso yang saat itu menjabat sebagai Pangdam Jaya diduga lalai melindungi masyarakat sipil. (Baca: Imparsial: Sutiyoso Miliki Rekam Jejak Orde Baru)

Penunjukan Sutiyoso pun membuat heran anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. Menurut Hasanuddin, Sutiyoso memiliki masa lalu yang tidak baik dengan PDI-P terkait peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal dengan "Kudatuli". (Baca: Hasanuddin: Setahu Saya, Sutiyoso yang Serbu Kantor PDI-P)

Namun, Jokowi mengaku memiliki alasan untuk memilih Sutiyoso. Jokowi mengaku memperhatikan latar belakang Sutiyoso yang lebih banyak berada di dunia intelijen dan militer. (Baca: Jokowi Pilih Sutiyoso sebagai Calon Kepala BIN, Ini Alasannya)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Dalam Tuntutan, 2 Kios di Kalibata City dan Mobil VW Caravelle Milik Rafael Alun Dirampas untuk Negara

Dalam Tuntutan, 2 Kios di Kalibata City dan Mobil VW Caravelle Milik Rafael Alun Dirampas untuk Negara

Nasional
Minta Warga Lapor, Polri Bakal Patroli Menjaga Rumah Kosong yang Ditinggal Mudik Nataru

Minta Warga Lapor, Polri Bakal Patroli Menjaga Rumah Kosong yang Ditinggal Mudik Nataru

Nasional
Survei Poltracking Indonesia: Prabowo-Gibran Bakal Dapat Limpahan Suara Jika Anies dan Ganjar Tak Masuk Putaran 2

Survei Poltracking Indonesia: Prabowo-Gibran Bakal Dapat Limpahan Suara Jika Anies dan Ganjar Tak Masuk Putaran 2

Nasional
Survei Poltracking Indonesia Prediksi Pilpres Berlangsung 2 Putaran

Survei Poltracking Indonesia Prediksi Pilpres Berlangsung 2 Putaran

Nasional
Rafael Alun Bakal Sampaikan Pembelaan pada 27 Desember 2023

Rafael Alun Bakal Sampaikan Pembelaan pada 27 Desember 2023

Nasional
Debat Perdana Capres, Timnas Anies-Muhaimin Wajibkan Caleg Partai Koalisi Gelar Nobar

Debat Perdana Capres, Timnas Anies-Muhaimin Wajibkan Caleg Partai Koalisi Gelar Nobar

Nasional
Di Hadapan Ratusan Kader PDI-P, Hasto: Mahfud Ketua MK Tanpa Skandal

Di Hadapan Ratusan Kader PDI-P, Hasto: Mahfud Ketua MK Tanpa Skandal

Nasional
Cerita Ganjar di-'Bully' karena Tetapkan Upah Rendah

Cerita Ganjar di-"Bully" karena Tetapkan Upah Rendah

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Tak Ada Bukti Hukum Prabowo Kriminal

Budiman Sudjatmiko: Tak Ada Bukti Hukum Prabowo Kriminal

Nasional
TPN Sebut Ganjar-Mahfud Sudah Miliki Bahan Debat Besok, Hasil Kampanye dan Berbagai Pertemuan

TPN Sebut Ganjar-Mahfud Sudah Miliki Bahan Debat Besok, Hasil Kampanye dan Berbagai Pertemuan

Nasional
Sebut Pertumbuhan Ekonomi Tak Merata, Ganjar Singgung BBM Langka di Balikpapan

Sebut Pertumbuhan Ekonomi Tak Merata, Ganjar Singgung BBM Langka di Balikpapan

Nasional
Ditjen Imigrasi Usut 11 Kasus Keimigrasian Selama November-Desember, 18 WNA Diamankan

Ditjen Imigrasi Usut 11 Kasus Keimigrasian Selama November-Desember, 18 WNA Diamankan

Nasional
Muhadjir Minta Pemda Sediakan Tempat untuk Umat Kristiani yang Sulit Rayakan Natal

Muhadjir Minta Pemda Sediakan Tempat untuk Umat Kristiani yang Sulit Rayakan Natal

Nasional
Kejar Harta Negara, Mahfud MD Masa Tugas Satgas BLBI Diperpanjang

Kejar Harta Negara, Mahfud MD Masa Tugas Satgas BLBI Diperpanjang

Nasional
Optimalkan Kebijakan Satu Data, Ganjar-Mahfud Bakal Hadirkan 'Menteri Digital' di Pemerintahan

Optimalkan Kebijakan Satu Data, Ganjar-Mahfud Bakal Hadirkan "Menteri Digital" di Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com