Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kasus 27 Juli 1996, Menko Tedjo Sebut Sutiyoso Sudah Dimaafkan

Kompas.com - 10/06/2015, 17:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjianto meminta penunjukan Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara tak perlu dikaitkan dengan peristiwa penyerangan ke kantor PDI pada 27 Juli 1996 lalu. Sampai saat ini juga, kata Tedjo, belum ada bukti bahwa penyerangan tersebut didalangi atau melibatkan Sutiyoso yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya.

"Buktinya beliau sudah bergabung dengan PDI-P. Tak ada masalah. Sudah dimaafkan, istilahnya begitu," kata Tedjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Tedjo juga meminta publik tak melihat usia Sutiyoso yang sudah menginjak 70 tahun. Dengan usia itu, kata dia, Sutiyoso justru diyakini memiliki pengalaman yang mumpuni.

"Kadang orang sepuh, tapi pengalamannya lebih baik. Muda, tapi belum tentu juga. Kita lihat kapabilitas orang. Kalau beliau punya kemampuan itu, ya enggak ada masalah," ucapnya.

Hal yang terpenting, kata Tedjo, Sutiyoso sudah bersedia melepas jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia jika sudah resmi menjabat sebagai kepala BIN. Dengan begitu, tugas Sutiyoso tidak akan terganggu.

"Kalau sudah bersedia (lepas jabatan) berarti tidak ada masalah lagi," ucap Tedjo.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin sebelumnya mengaku heran dengan sikap Jokowi yang memilih Sutiyoso sebagai kepala BIN. Menurut Hasanuddin, Sutiyoso memiliki masa lalu yang tidak baik dengan PDI-P terkait peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal dengan sebutan "Kudatuli".

Hasanuddin menganggap TNI di bawah Sutiyoso sebagai Pangdam Jaya saat itu terlibat penyerbuan kantor PDI-P di Jalan Diponegoro. (Hasanuddin: Setahu Saya Sutiyoso yang Serbu Kantor PDI-P)

"Setahu saya beliau itu yang serbu kantor PDI-P. Saya tidak tahu pertimbangannya, saya harus tanya dulu," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Sutiyoso mengaku dipanggil Presiden Jokowi pada Senin (8/6/2015) untuk membicarakan pencalonannya sebagai kepala BIN. Ia mengaku siap jika dipercaya karena merasa memiliki kemampuan di bidang intelijen. (Baca: Sutiyoso Mengaku Siap Jadi Kepala BIN)

"Di Kopassus itu ada satuan intelijen dan saya lama di satuan itu. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi harapan Presiden," ucapnya.

Sutiyoso berharap DPR menyetujui pencalonannya sebagai kepala BIN. Selanjutnya, ia berjanji akan mundur dari posisi Ketua Umum PKPI setelah resmi dilantik sebagai kepala BIN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com