Pasal Pemberhentian Sementara Pimpinan KPK Dianggap sebagai Bom Waktu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Saldi Isra memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan uji materi mengenai pasal pemberhentian sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam keterangannya, Saldi menyebut Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang KPK sebagai bom waktu yang kapan saja dapat mengancam pimpinan KPK.

"Pada dasarnya aturan tersebut amat baik niatnya, agar pimpinan KPK punya standar moral tinggi tak terkecuali melakukan kejahatan sekecil apa pun. Ditujukan agar KPK jadi lembaga terpercaya dalam tindakan luar biasa. Hanya saja di balik pasal ini, terdapat bom waktu untuk menghentikan kerja KPK," ujar Saldi, dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Rabu (10/6/2015).

Menurut Saldi, pasal tersebut rawan digunakan sebagai serangan balik untuk merusak agenda pemberantasan korupsi. Serangan terhadap KPK dilakukan juga oleh penegak hukum, seperti kepolisian untuk menetapkan pimpinan KPK sebagai tersangka.

Saldi mengatakan, banyaknya pejabat pemerintahan, termasuk pimpinan lembaga penegak hukum yang kasusnya ditangani oleh KPK, membuat pimpinan KPK semakin berpotensi untuk dilemahkan. Berbagai tuduhan tindak pidana bagi pimpinan KPK dibuat dengan begitu rapih atas nama penegakan hukum.

"Sebagai penegak hukum, sangat mungkin penyidik kepolisian mengunakan pasal tersebut untuk melemahkan pimpinan KPK, agar berhenti sementara dari jabatannya," kata Saldi.

Sidang uji materi UU KPK tersebut dimohonkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ). Menurut mereka, Pasal 32 ayat 2 UU KPK, yang menjelaskan pemberhentian sementara pimpinan KPK apabila menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana, bertentangan dengan konstitusi.

Salah satunya, mereka menilai pasal tersebut tidak mengindahkan prinsip persamaan di depan hukum dan asas praduga tak bersalah. Gugatan tersebut dilatarbelakangi dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, sehingga diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo. Keduanya diberhentikan sebelum menjalani proses pembuktian di persidangan.