Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Enggan Komentari KSAD Jadi Calon Panglima TNI

Kompas.com - 10/06/2015, 12:35 WIB


BANDUNG, KOMPAS.com
- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko enggan mengomentari keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI baru.

"Saya tidak mau mengomentari itu," kata Moeldoko usai memberikan pengarahan kepada Perwira Siswa Sesko TNI, Sespimti Polri, Sesko Angkatan, dan Sespimmen Polri di Kompleks Secapa TNI AD Kota Bandung, Jawa barat, Rabu (10/6/2015), seperti dikutip Antara.

Ia menuturkan, penunjukan Gatot Nurmantyo menjadi calon Panglima TNI adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi. (baca: Ketua MPR: Gatot Sangat Layak Jadi Panglima TNI)

"Kata-kata dapat pergantian itu adalah prerogatif Presiden, yang bisa menerjemahkan hanya Presiden, tidak yang lain termasuk Panglima TNI," kata dia.

Ketika ditanyakan bagaimana sosok Gatot di mata dirinya, ia menuturkan memiliki pendapat tersendiri. (baca: Profil Calon Panglima TNI Gatot Nurmantyo)

"Enggak usah tanya juga sudah tahu kan," kata dia.

Presiden Jokowi sudah memberikan surat pengajuan calon Panglima TNI baru kepada DPR RI. Jokowi mengaku hanya menggunakan kewenangannya selaku panglima tertinggi TNI dalam memilih Gatot sebagai calon Panglima TNI. (baca: Jokowi: Saya Gunakan Kewenangan sebagai Panglima Tertinggi)

"Saya sampaikan bahwa pencalonan panglima hak prerogatif presiden. Saya gunakan kewenangan saya sebagai panglima tertinggi TNI untuk mencalonkan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo," ujar Jokowi dalam jumpa pers di kediamannya di Solo, Rabu siang.

Dia menjelaskan bahwa keputusannya itu sudah melalui pertimbangan yang cukup matang. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah terkait dengan penguatan organisasi TNI. (baca: Tedjo: Gatot Nurmantyo Paling Senior)

"Kami hitung berdasarkan situasi geopolitik dan geostategis terkini dan saya berharap DPR memberikan persetujuan untuk pencalonan yang sudah saya sampaikan," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Nasional
KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

Nasional
Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Nasional
Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Nasional
Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Nasional
Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Nasional
Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Nasional
Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Nasional
Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Nasional
PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

Nasional
Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Nasional
Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Nasional
Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Nasional
Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com