Kompas.com - 08/06/2015, 18:39 WIB
Anggota sekaligus juru bicara Pansel KPK, Betti Alisjahbana. indra/kompas.comAnggota sekaligus juru bicara Pansel KPK, Betti Alisjahbana.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali melakukan audiensi, Senin (8/6/2015) malam. Kali ini, Pansel KPK akan bertemu dengan dua mantan pimpinan KPK yaitu Erry Riyana Hardjapamekas dan Tumpak Hatorangan.

"Iya, rencananya bertemu dengan Erry Riyana dan Tumpak Hatorangan," kata Juru Bicara Pansel KPK Betti S Alisjahbana, Senin (8/6/2015).

Betti sebelumnya mengungkapkan bahwa Pansel KPK sudah bertemu dengan mantan pansel KPK yang juga mantan tim independen KPK-Polri Imam Prasodjo dan Sekretaris Jenderal KPK Himawan Adinugroho. KPK sudah menyerahkan 17 kompetensi yang diperlukan bagi seorang pimpinan KPK. (Baca: Sebanyak 17 Orang Mendaftar Seleksi Calon Pimpinan KPK)

Di dalam pertemuan dengan Sekjen KPK itu pula, Betti mengutarakan keinginan internal lembaga itu supaya ada suatu kesepakatan di antara lembaga penegak hukum untuk tidak mengungkit kesalahan masa lalu pimpinan KPK. Hal ini diusulkan internal KPK lantaran lembaga-lembaga penegak hukum itu dianggap sudah memberikan persetujuan pada saat proses pemeriksaan latar belakang calon pimpinan KPK.

Betti menjelaskan Pansel KPK akan menerima masukan dari berbagai pihak untuk mengetatkan proses penyeleksian calon pimpinan lembaga anti-korupsi itu. Selain dari KPK, Pansel KPK sudah pula menerima masukan dari pimpinan media massa dan kepolisian. Rencananya, Pansel KPK juga akan bertemu dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Saat ini, Pansel KPK sudah menerima 17 orang pendaftar calon pimpinan KPK. Pansel masih akan membuka pendaftaran hingga 24 Juni mendatang. Selanjutnya, pansel akan memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan masukan atas nama-nama pendaftar pada 27 Juni-26 Juli 2015.

Pansel akan menyeleksi dengan tes pembuatan makalah hingga tes wawancara. Sebanyak delapan nama akan dipilih dan kemudian diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015. Presiden lalu akan meneruskan nama-nama itu ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Saya Dukung Riset Vaksin Covid-19

Jokowi: Saya Dukung Riset Vaksin Covid-19

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Jokowi: Kok Ramai? Politikus, Lawyer Ngurusin...

Soal Vaksin Nusantara, Jokowi: Kok Ramai? Politikus, Lawyer Ngurusin...

Nasional
UPDATE 20 April: Bertambah 6.728, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.468.142

UPDATE 20 April: Bertambah 6.728, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.468.142

Nasional
UPDATE: Bertambah 210, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.777 Orang

UPDATE: Bertambah 210, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.777 Orang

Nasional
UPDATE 20 April: 6,11 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11, 07 Juta Dosis Pertama

UPDATE 20 April: 6,11 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11, 07 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 20 April: Tambah 69.207, Total Spesimen Terkait Covid-19 yang Diperiksa 13.939.364

UPDATE 20 April: Tambah 69.207, Total Spesimen Terkait Covid-19 yang Diperiksa 13.939.364

Nasional
UPDATE 20 April: Ada 102.930 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 April: Ada 102.930 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 63.581 Orang

UPDATE 20 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 63.581 Orang

Nasional
Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset, Pakar Hukum: Sistem Sekarang Gagal Kembalikan Kerugian Negara

Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset, Pakar Hukum: Sistem Sekarang Gagal Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.549 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.614.849

UPDATE: Bertambah 5.549 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.614.849

Nasional
Satgas: Zona Merah Covid-19 Turun dari 11 Jadi 6 Kabupaten/Kota

Satgas: Zona Merah Covid-19 Turun dari 11 Jadi 6 Kabupaten/Kota

Nasional
Tekan Angka Impor, Pengembangan Bahan Bakar dari Kelapa Sawit Terus Dilanjutkan

Tekan Angka Impor, Pengembangan Bahan Bakar dari Kelapa Sawit Terus Dilanjutkan

Nasional
Kemenkominfo: Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang Tidak Dapat Ditoleransi

Kemenkominfo: Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang Tidak Dapat Ditoleransi

Nasional
Bos EDCCash Jadi Tersangka dan Ditahan Bareskrim Polri

Bos EDCCash Jadi Tersangka dan Ditahan Bareskrim Polri

Nasional
Polri: Jozeph Paul Zhang Masih WNI, Wajib Ikut Aturan Hukum Indonesia

Polri: Jozeph Paul Zhang Masih WNI, Wajib Ikut Aturan Hukum Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X