Kompas.com - 04/06/2015, 20:55 WIB
Dari kiri ke kanan, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi seusai mengikuti rapat di Kantor Wakil Presiden, Kamis (4/6/2015). Rapat tersebut di antaranya membahas pembangunan proyek PLTA Asahan III. Icha RastikaDari kiri ke kanan, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi seusai mengikuti rapat di Kantor Wakil Presiden, Kamis (4/6/2015). Rapat tersebut di antaranya membahas pembangunan proyek PLTA Asahan III.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menggunakan upaya paksa untuk membebaskan lahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah, dengan berbekal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dari 225 hektar lahan, seluas 12,51 hektarnya masih bermasalah.

"Ada sekitar 12,5 hektar lahan yang belum berhasil dibebaskan. Sekarang itu lahan tersebut akan menggunakan undang-undang pembebasan lahan oleh sebab itu tadi ditetapkan schedule-schedule (jadwal-jadwal) supaya proyek ini bisa berjalan sesuai dengan rencana," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (5/4/2015).

Pada hari ini, Sofyan mengikuti rapat bersama Wapres terkait penyelesaian kendala sejumlah proyek infrastruktur. Rapat mengenai PLTU Bantang ini turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko. Diharapkan, sebelum 14 Juli mendatang, Pemerintah Jateng sudah mematok lokasi pembangunan PLTU.

Wagub Jateng Heru Sudjatmoko menyampaikan bahwa pembebasan 12,5 hektar lahan di Batang terkendala penolakan masyarakat. Warga menolak proyek tersebut karena keberatan atas nilai ganti rugi yang ditawarkan.

"Oleh karena itu kita akan gunakan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, di situ nanti hadir PLN, sebelumnya kan BPI (Bimasena Power Indonesia) sebagai BUMN yang bebaskan 12,5 hektar itu. Karena untuk kepentingan umum, maka dijamin undang-undang, mudah-mudahan lebih cepat," kata Heru.

Berdasarkan undang-undang mengenai pembebasan lahan, penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Penilai yang ditunjuk lembaga pertanahan. Ada pun nilai ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Selanjutnya, nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Jika tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Heru, undang-undang ini meningkatkan posisi tawar pemerintah dalam pembebasan lahan.

"Tentu ini bedanya, kalau dengan peraturan yang lama, itu kan murni musyawarah mufakat, tetapi untuk undang-undang ini, undang-undang memberikan kekuatan kepada pemerintah karena itu untuk kepentingan umum. Istilahnya daya paksa, kita berharap memang tidak dengan paksaan, tapi musyawarah yang sifatnya posisi pemerintah lebih kuat," papar dia.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Nasional
Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Nasional
Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Nasional
Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Nasional
Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Nasional
Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Nasional
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Nasional
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Nasional
Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Nasional
Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Nasional
PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

Nasional
Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.