Pengamat: Budi Waseso Harus Konsisten dengan Lapor Harta Kekayaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia (UI), Bambang Widodo Umar, mengungkapkan, Komisaris Jenderal Budi Waseso harus konsisten dengan setiap perkataannya. Apabila sebelumnya Budi berani membuka harta kekayaan berupa rumah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan, kali ini Budi dituntut untuk melaporkan semua harta kekayaannya ke KPK.

"Kalau dia sudah berani berbicara soal harta itu (rumah Novel), pernyataan dia seharusnya konsisten. Jika dia tidak konsisten, Budi hanya akan mencemari institusi Polri yang buat masyarakat semakin tidak percaya pada institusi itu," ujar Bambang saat dihubungi, Jumat (29/5/2015).

Bambang menilai, seharusnya pejabat tinggi bisa benar-benar bersikap jujur untuk menjaga kredibilitas Polri. "Tunjukkan personal seorang anggota Polri yang baik, pernyataan dijaga betul," ucap mantan tim independen KPK-Polri itu.

Dia melanjutkan, pelaporan LHKPN selama ini bisa dibawa sendiri ataupun dikirimkan langsung ke KPK. Namun, Budi tetap saja wajib untuk melaporkan sendiri harta kekayaannya.

"Menteri-menteri juga kan lapor. Hanya cara melapornya saja yang beda-beda, ada yang datang sendiri, bisa juga dengan dikirim," ujar Bambang. (Baca: Kabareskrim: Rumah Novel Ada Empat dan Tergolong Mewah, Luar Biasa)

Di sisi lain, dia juga meminta KPK tidak menjadikan LHKPN sekadar formalitas. KPK perlu melakukan pendalaman atas setiap pelaporan LHKPN yang ada seperti akurasi nilai harta benda hingga ketaatan membayar pajak.

Tolak lapor LHKPN

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jendral Budi Waseso menyatakan dirinya tidak akan melapor sendiri ke KPK terkait harta bendanya. Dia menyarankan agar mekanisme LHKPN diubah, bukan lagi penyelenggara negara yang melaporkan, melainkan institusi penegak hukum yang menelusurinya sendiri.

"Akan malah lebih obyektif dong kalau begitu. Kan dia punya tim sendiri, cek sendiri dan sebagainya," ujar Budi. (Baca: Budi Waseso Tak Mau Laporkan Harta Kekayaannya ke KPK)

Atas dasar itu pula, hingga saat ini, Budi tidak kunjung menyerahkan LHKPN kepada KPK. Ia malah meminta KPK turun tangan sendiri untuk menelusuri harta kekayaannya untuk dijadikan LHKPN.