Kompas.com - 28/05/2015, 15:08 WIB
- KOMPAS-
EditorLaksono Hari Wiwoho

Sektoral

Rencana DPR untuk merevisi UU Pilkada di tengah tahapan yang sudah berjalan jelas langkah keliru sehingga sangat patut untuk ditentang. Wacana perubahan dan penambahan norma di dalam UU Pilkada hanyalah untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.

DPR perlu ingat, politik hukum lebih mirip etika, yang menuntut agar tujuan yang dipilih dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji, dan cara yang ditetapkan untuk mencapainya dapat dites dengan kriteria moral (Bernard L Tanya, 2011).

Jika hari ini rencana revisi UU Pilkada hanya untuk melindungi kepentingan Partai Golkar dan PPP, langkah DPR telah melenceng dari prinsip hukum untuk kepentingan setiap orang dan berlaku umum tanpa kecuali (erga omnes). Maka dari itu, rencana DPR ini mesti dihentikan. Presiden sebagai pemegang hak yang sama dengan DPR dalam membentuk, mengubah, dan menyetujui suatu undang-undang, harus bersikap.

Presiden beserta dengan jajarannya, seperti Kemendagri, tidak perlu ikut rencana ini. Jika presiden menyatakan menolak rencana revisi UU Pilkada, tidak akan ada perubahan satu pasal pun di dalam UU Pilkada. Langkah ini perlu diambil untuk mengingatkan DPR bahwa pilkada bukanlah milik dan kepentingan partai politik semata.

Penyelenggaraan pilkada mesti dimaknai sebagai pembangunan demokrasi lokal, pergantian pemerintahan di daerah, dan jaminan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih fundamental daripada kepentingan elite politik semata.

Maka langkah tegas presiden sangat ditunggu. Presiden mesti berani menghentikan revisi UU Pilkada yang dipaksakan DPR. Jika presiden abai dan membiarkan revisi UU Pilkada ini berjalan, masa depan demokrasi dan penyelenggaraan pilkada sedang menuju lorong gelap.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fadli Ramadhanil
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Mei 2015 dengan judul "Menjaga Kemurnian Pilkada".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

Nasional
Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Nasional
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

Nasional
Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Nasional
UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Nasional
Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.