Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: Bupati Belum Siapkan Aturan, Dana Desa Baru Cair Rp 3,8 T

Kompas.com - 24/05/2015, 16:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana desa yang disalurkan pada bulan April 2015 belum banyak terserap karena para bupati belum mengeluarkan peraturan bupati. Sehingga, total serapan dana desa baru sebesar Rp 3,8 triliun atau sekitar 20 persen dari dari yang dianggarkan.

"Dana desa sudah kami salurkan, harusnya dalam tahap pertama pada bulan April sudah Rp 8 triliun, tapi baru Rp 3,8 triliun sekarang," ujar Bambang dalam diskusi di Jakarta, Minggu (24/5/2015).

Sisa dana desa untuk tahap pertama itu hingga kini masih belum keluar dari kas negara lantaran belum adanya peraturan bupati. Dari sekitar 74.000 desa yang akan mendapat kucuran dana desa itu, lanjut Bambang, baru 270 kabupaten yang sudah menyiapkan peraturan kabupaten sehingga memperoleh dana desa.

Setiap desa mendapat dana sebesar Rp 250 juta yang ditujukan untuk pembangunan di wilayah setempat. Pemerintah berharap agar penyaluran dana segar bagi desa ini bisa menggerakkan perekonomian pedesaan.

Maka dari itu, Bambang mengungkapkan bupati harus segera menyiapkan produk hukum sehingga pemerintah pusat bisa menggelontorkan dana desa. "Kami minta kepada Dewan Perwakilan Daerah juga bisa berperan untuk mengingatkan para bupati untuk menyiapkan peraturan," ucap dia.


Lebih lanjut, Bambang mengingatkan agar dana desa ini digunakan dengan hati-hati. Dana desa adalah anggaran pertama yang diterima masyarakat pedesaan dari pemerintah pusat. Lantaran melibatkan anggaran pusat, maka pengawasan pun akan lebih ketat.

"Maka penggunaan pun harus hati-hati karena ini jadi objek audit. Kepala desa harus benar-benar menggunakannya untuk pembangunan," ucap dia.

Untuk membantu pemerintah desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga akan melakukan pendampingan sehingga anggaran dana desa bisa tepat guna dan tepat sasaran.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com