Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Srikandi Angkat Reputasi Jokowi

Kompas.com - 23/05/2015, 15:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Reputasi Presiden Joko Widodo di mata warga pengguna internet atau netizen sempat jeblok akibat dianggap tak mampu memenuhi ekspektasi publik dalam penyelesaian konflik KPK versus Polri beberapa waktu lalu. Tokoh yang disebut sebagai media darling itu seolah tak berkutik untuk menelurkan kebijakan yang pro publik.

Reputasi Jokowi sangat rentan dipengaruhi kebijakan yang dia ambil. Peristiwa sebesar apa pun tak akan mampu berkontribusi pada sentimen positif Jokowi jika kebijakan itu tak langsung bersesuaian dengan aspirasi publik.

Misalnya, ketika Jokowi mengadakan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang membanggakan Indonesia, hal itu tetap tak bisa menjadi momentum untuk menggenjot popularitas Jokowi. Cara kerja Jokowi makin membosankan, minim terobosan.

Bahkan, dalam konteks KAA, analis media sosial dari Awesometrics, Fitria Risdayani, memaparkan, momentum berharga itu "dicuri" Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang mampu mendulang reputasi bagus di mata netizen. Hal itu seperti diberitakan Kompas (18/4/2015) dengan tulisan, "Persiapan 60 Tahun KAA, Siapa Bintangnya Menurut Netizen?".

Namun, pada akhirnya, Jokowi kembali menemukan momentum untuk memperbaiki reputasinya. Kali ini, sembilan srikandi yang diangkat menjadi anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK yang menjadi penyelamat Jokowi.

Publik merespons langkah Jokowi dengan antusias. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Namun, kali ini tanggapan netizen lebih dominan positif. Pola ini cukup langka untuk pergerakan reputasi Jokowi akhir-akhir ini.

Lembaga pemantau percakapan di media sosial, PoliticaWave, mencatat adanya lonjakan percakapan terkait Jokowi hanya dalam kurun waktu 24 jam, mencapai 24.574 percakapan berasal dari 5.553 akun. Jangkauan percakapan mencapai 66.551.013 dan jumlah pemberitaan di kanal pemberitaan daring sebanyak 499 berita. Jumlah itu terus bertambah mengingat pemberitaan soal pansel pimpinan KPK masih terus mengalir.

Direktur PoliticaWave Yose Rizal mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan sejak 21 Mei atau berbarengan dengan timbulnya isu tersebut. "Reaksi publik menunjukkan sentimen positif yang sangat besar. Sentimen positif mendominasi 93 persen percakapan dengan lebih dari 22.000 percakapan bertendensi positif," kata Yose.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com