Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Rohingya, Jokowi Diminta Ikuti Jejak SBY

Kompas.com - 18/05/2015, 19:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kader Partai Demokrat Imelda Sari meminta Presiden Joko Widodo mengikuti jejak Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan persoalan pengungsi Rohingya. Imelda mengatakan, ketika menjabat sebagai Presiden, SBY sangat aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar dan negara-negara yang terlibat persoalan pengungsi Rohingya.

"Namun, kita tidak melihat hal itu di Presiden Joko Widodo. Seharusnya kebijakan Pak SBY dulu itu dicontoh," ujar dia, dalam konferensi pers soal pengungsi Rohingya, di Cafe Depena, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2015) sore.

Kala itu, kata dia, SBY mengutus Jusuf Kalla menjadi utusan khusus untuk menemui Pemerintah Myanmar demi menyelesaikan persoalan itu. Ia menyayangkan Jokowi tak melakukan hal yang sama.

Imelda mengatakan, sebenarnya Indonesia telah memiliki pengalaman untuk menyelesaikan persoalan semacam itu. Pada zaman orde baru, pemerintah Indonesia pun pernah menghadapi persoalan serupa dan pada akhirnya diselesaikan.

"Ini kok sekarang malah pemerintahan lewat TNI malah mengusir pengungsi Rohingya. Apalagi diusirnya di tengah laut. Ini sungguh tidak berperikemanusiaan," lanjut Imelda.

Presiden Jokowi, menurut dia, harus merangkul negara-negara ASEAN untuk melakukan langkah diplomasi agar masalah Rohingya dapat diatasi. Bahkan, jika mampu, Jokowi didesak menyelesaikan persoalan itu langsung di Myanmar.

"Mereka ini manusia tanpa negara, mereka tak diakui Pemerintah Myanmar dan mendapat perlakuan diskriminatif. Pandangan kami, tak bisa diatasi jika tak diselesaikan dari akarnya sendiri, yakni kejelasan mereka di negerinya sendiri, yaitu Myanmar," ujar Imelda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com