Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipimpin SBY, Demokrat Dinilai Hilang Kepercayaan Diri

Kompas.com - 07/05/2015, 17:00 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Demokrat dianggap kehilangan kepercayaan diri setelah gagal meraih target dalam Pemilu 2014. Posisi sebagai partai penyeimbang tidak dikelola secara strategis sehingga nilai tawar Demokrat secara politik menjadi stagnan.

Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes berpendapat, seharusnya Demokrat mengelola isu strategis seperti Partai Amanat Nasional (PAN) di bawah pimpinan Zulkifli Hasan.

Menurut Arya, Zulkifli pandai memosisikan PAN di tempat yang lebih strategis secara politik. (baca: Pengamat Nilai Partai Demokrat Sulit Pecah karena "Saham" SBY 100 Persen)

"Demokrat seperti hilang kepercayaan dirinya. Tidak ada isu strategis yang dimainkan. Bahkan isu sebagai partai penyeimbang dimainkan secara cerdas oleh PAN," kata Arya, dalam sebuah diskusi, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/5/2015).

Ia melanjutkan, karena terobosan Zulkifli, nilai tawar PAN kini menjadi naik. Zulkifli berhasil menunjukkan kualitasnya saat menghadirkan pimpinan partai politik dari Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih dalam Rapat Kerja Nasional PAN di Balai Sudirman, Rabu (6/5/2015) malam.

"Daya tawar PAN jadi naik dari KIH dan KMP. Demokrat dari awal tidak bermain dengan baik sebagai partai penyeimbang," ujarnya. (baca: PAN Dianggap Genit Mainkan Politik Dua Kaki)

Arya menganggap gagalnya Demokrat memainkan peran sebagai partai penyeimbang merupakan bentuk ketidakpiawaian Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengelola isu strategis.

Bahkan, ia melihat Demokrat tengah disibukkan dengan persoalan internal yang tidak memberi keuntungan pada masyarakat dan tidak memberi keuntungan politik untuk internal. Karena alasan itu, Arya mendorong agar Demokrat mengusung figur selain SBY untuk maju sebagai calon ketua umum.

Selain tidak piawai, figur seperti SBY lebih diperlukan Demokrat untuk mengisi posisi seperti Ketua Dewan Pembina yang lebih fokus mengeratkan soliditas internal partai. (baca: 161 Ketua DPC Demokrat yang Dipecat Deklarasi Melawan SBY)

"Warisannya akan jauh lebih besar kalau Pak SBY tidak jadi ketua umum. Bayangkan kalau dia jadi ketua umum, lobi sana-sini, banyak masalah, padahal Pak SBY harus ditempatkan lebih tinggi dari sekadar ketua umum," ujar Arya.

Kongres Partai Demokrat rencananya akan digelar 11-13 Mei di Surabaya, Jawa Timur. Sejauh ini, SBY menjadi calon kuat untuk memimpin Demokrat sampai 2020.

SBY menyatakan siap untuk maju kembali sebagai Ketum Demokrat periode 2015-2020. Sebenarnya, SBY mengaku dia ingin menyerahkan posisi ketua umum Demokrat selanjutnya kepada kader Demokrat lainnya.

Namun, dia mengaku tidak bisa menolak permintaan yang begitu besar dari semua kader Demokrat di seluruh Indonesia. (baca: SBY Nyatakan Siap Kembali Jabat Ketum Demokrat)

Selain SBY, Gede Pasek Suardika dan Marzuki Alie juga ingin maju sebagai calon ketum Demokrat. (baca: Ini Modal Pasek untuk Lawan SBY di Kongres Demokrat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com