Amien: Jangan Anggap PAN Pakai Taktik Dekati Jokowi agar Masuk Pemerintahan!

JAKARTA, KOMPAS.com — Tokoh senior Partai Amanat Nasional, Amien Rais, memberikan jaminan bahwa PAN tidak berniat masuk ke pemerintahan.

"Saya tegaskan berulang kali, PAN tetap di luar pemerintahan. Jadi jangan dianggap PAN ini pakai taktik dekat-dekat Presiden supaya bisa masuk pemerintahan melalui reshuffle. Sama sekali tidak ada niatan itu, saya jamin," kata Amien seusai menghadiri Pembukaan Rakernas PAN di Balai Soedirman, Tebet, Jakarta, Rabu (6/5/2015) malam, seperti dikutip Antara.

Mantan Ketua MPR itu juga berpesan pada pemerintahan Joko Widodo agar tidak membiarkan kegaduhan politik yang tanpa henti.

"Karena efeknya yang rugi adalah bangsa Indonesia sendiri," ujarnya.

Kegaduhan politik yang dimaksud Amien salah satunya kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Menurut dia, Yasonna sudah mencampuri urusan Partai Golkar dan PPP.

"Jika Pak Jokowi tidak lagi membiarkan menterinya membuat huru-hara politik melalui Yasonna maka akan sejuk. Jadi berhentilah campuri Golkar, PPP, dan partai lain," ujarnya.

Atas dasar itu, Amien melihat harus ada perombakan kabinet. Menurut dia, yang akan dihadapi Jokowi di masa depan itu luar biasa beratnya jika membiarkan para menterinya melakukan huru-hara politik serta pemerintahannya juga akan kehilangan fokus.

"Suatu pemerintahan yang menguras energinya untuk mengurusi politik orang lain, itu memperlemah fokus pemerintahan itu sendiri," ujarnya.

Acara pelantikan pengurus DPP PAN periode 2015-2020 dan rapat kerja nasional tahun 2015 partai itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Harian DPP Demokrat Syarif Hasan, dan Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie.

Selain itu, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, Dewan Pertimbangan PAN Sutrisno Bachier, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Anis Matta, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua PKPI Sutiyoso, dan Ketua PPP Djan Farid.

Sementara menteri Kabinet Kerja yang hadir antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, Mendagri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.