Kuasa Hukum Novel Baswedan Diperbolehkan Masuk Rutan Setelah Telepon Kapolri

Kompas.com - 01/05/2015, 15:22 WIB
Sejumlah kuasa hukum penyidik KPK Novel Baswedan tidak diperbolehkan mendampingi kliennya di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (1/5/2015). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOSejumlah kuasa hukum penyidik KPK Novel Baswedan tidak diperbolehkan mendampingi kliennya di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (1/5/2015).
|
EditorFidel Ali Permana


DEPOK, KOMPAS.com - Usai tertahan sekitar dua setengah jam, kuasa hukum Novel Baswedan akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam Rumah Tahanan Markas Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok, pada Jumat (1/5/2015) siang. Salah seorang kuasa hukum Novel, Muhammad Isnur mengungkapkan, rekannya baru dapat masuk ke Rutan usai pihaknya berkomunikasi dengan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti melalui sambungan telepon.

"Salah seorang rekan kuasa hukum menelpon Kapolri. Kapolri bilang akan koordinasi ke internal," ujar Isnur di luar Mako, Jumat siang.

Tidak lama kemudian salah seorang petinggi di Mako Brimob datang menggunakan mobil. Sang petinggi tersebut mengatakan bahwa kuasa hukum boleh mendampingi Novel saat masa penahanan pertamanya tersebut. Meski, jumlahnya dibatasi.

"Dia bilang atas perintah Pak Badrodin Haiti, bisa masuk. Tapi jumlahnya dibatasi hanya enam orang saja," ujar Isnur.

Keenam kuasa hukum yang diperbolehkan masuk yakni Yati Andriani dari KontraS, Nur Chusniah dari Biro Hukum KPK, Asfinawati, Hasbullah dan Saor Siagian dari kuasa hukum pribadi serta Taufiq Baswedan kerabat Novel.

Diketahui, kuasa hukum telah berada di area Rutan sejak pukul 11.30 WIB. Mereka baru bisa memasuki area rutan sekitar pukul 14.15 WIB. Rencananya, mereka akan mengecek kondisi Novel di tahanan, mengecek ruang tahanan itu sendiri dan memastikan hak-hak kliennya terpenuhi.

Novel ditangkap penyidik Badan Reserse Kriminal Polri di rumahnya, Jumat (1/5/2015) dini hari. Surat perintah penangkapan Novel dengan Nomor SP.Kap/19/IV/2015/Dittipidum memerintahkan untuk membawa Novel Baswedan ke kantor polisi.

Surat tersebut memerintahkan untuk segera dilakukan pemeriksaan karena diduga keras melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau pasal 422 KUHP Jo Pasal 52 KUHP yang terjadi di Pantai Panjang Ujung Kota Bengkulu tanggal 18 Februari 2004 atas nama pelapor Yogi Hariyanto.

Surat itu tertanggal 24 April 2015 itu ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum selaku penyidik Brigadir Jenderal Herry Prastowo. Sedangkan yang menyerahkan surat adalah AKBP Agus Prasetoyono dengan diketahui oleh ketua RT 003 Wisnu B dan ditandatangai pada Jumat, 1 Mei 2015.

Baca juga: Sebanyak 13 Kuasa Hukum Novel Tak Diizinkan Masuk ke Mako Brimob



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Nasional
Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Nasional
Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Nasional
Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Nasional
Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Nasional
Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X