Pengamat: Ekonomi yang Belum Stabil Bisa Dijadikan Acuan "Reshuffle"

Kompas.com - 30/04/2015, 22:20 WIB
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Kompas.com/SABRINA ASRILDirektur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai bahwa Presiden Joko Widodo perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri-menterinya. Dari evaluasi itu tidak menutup kemungkinan akan dilakukan perombakan atau reshuffle kabinet yang kinerjanya tak memuaskan rakyat.

"Kita tidak menutup mata bagaimana situasi ekonomi kita yang belum stabil, kemudian keadaan politik dan hukum juga. Jika memang benar ingin melakukan reshuffle, itu harus dilakukan objektif," kata Yunarto usai diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (30/4/2015).

Yunarto mengimbau, agar reshuffle tidak dilakukan karena dilandasi kepentingan politik. Menurutnya, reshuffle kabinet harus dilandaskan penilaian laporan kerja dan hasil yang telah dicapai.

"Meski sebenarnya reshuffle ini sebenarnya mutlak ada di tangan presiden. Sifat penilaian kinerja harus transparan," kata dia.

Presiden Joko Widodo memang belum memberikan komentar mengenai reshuffle kabinet. Sejauh ini, tanggapan mengenai reshuffle baru muncul dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kalla memastikan akan ada reshuffle kabinet jika hasil evaluasi menunjukkan kegagalan dalam memenuhi target. Namun, sejauh ini, Presiden Joko Widodo belum membicarakan masalah reshuffle. (Baca: Wapres: Ada "Reshuffle" jika Hasil Evaluasi Tak Penuhi Target)

"Kalau evaluasi tidak memenuhi syarat pasti diganti, reshuffle, tetapi belum dibicarakan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Kalla juga menegaskan bahwa evaluasi kabinet terus dilakukan secara rutin. "Sambil jalan evaluasi, pasti," ujar dia. (Muhammad Zulfikar)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

Nasional
Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X