Tingkat Kepuasan Publik Rendah, Jokowi Disarankan "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 24/04/2015, 16:15 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berfoto bersama anggota Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014). Para menteri yang memperkuat Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK secara resmi dilantik. TRIBUN NEWS / DANY PERMANAPresiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berfoto bersama anggota Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014). Para menteri yang memperkuat Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK secara resmi dilantik.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan bahwa penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti yang dirilis oleh beberapa lembaga survei, diakibatkan kurangnya kemampuan lembaga-lembaga pembantu Presiden dalam membuat dan menjalankan kebijakan.

Ari mengutip laporan salah satu lembaga survei yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam waktu enam bulan pemerintahan hanya di bawah 50 persen.

"Masyarakat tidak percaya karena figur-figur anggota kabinet tidak mampu memberikan keyakinan akan keberhasilan pemerintah dalam jangka panjang," ujar Ari dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2015). (Baca: Banyak Menteri Pencitraan, Jokowi Diminta Tak Ragu "Reshuffle" Kabinet)

Menurut Ari, dalam enam bulan sejak awal terbentuknya pemerintahan, efektivitas pemerintahan tidak banyak terjadi. Komunikasi antara Jokowi dan para anggota kabinetnya tidak berjalan secara efektif sehingga menimbulkan tumpang tindih kebijakan.


Selain itu, adanya "disonansi" atau kondisi ketidakcocokan antara anggota kabinet dan tugas-tugas sesuai pos kementerian yang diberikan menimbulkan ketidaknyamanan. Akibatnya, harapan publik yang besar tidak tercapai dalam realitas yang terjadi. (Baca: Wapres: Ada "Reshuffle" jika Hasil Evaluasi Tak Penuhi Target)

"Paling tidak, dalam masa kampanye ada jargon revolusi mental, tol laut, dan poros maritim. Tetapi, arah kebijakan belum ada. Publik kemudian bertanya, jangan-jangan itu hanya jargon saja," kata Ari.

Rohaniwan dan pengamat sosial, Benny Susetyo, yang hadir dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa waktu enam bulan adalah momentum yang tepat bagi Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet. (Baca: Jusuf Kalla: "Reshuffle" Kabinet Tak Tergantung Survei)

Menurut dia, salah satu penyebab kurangnya kepuasan publik ialah karena para pembantu Presiden tidak memberikan data yang valid sehingga kebijakan sering kali menjadi tidak tepat.

"Ada persoalan kesenjangan birokrasi. Fungsi birokrasi itu penting, sedangkan penempatan kabinet banyak yang tidak sesuai bidang. Banyak tim pemenang dimasukkan tanpa melihat kemampuannya," kata Benny.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X