Tingkat Kepuasan Publik Rendah, Jokowi Disarankan "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 24/04/2015, 16:15 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berfoto bersama anggota Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014). Para menteri yang memperkuat Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK secara resmi dilantik. TRIBUN NEWS / DANY PERMANAPresiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berfoto bersama anggota Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014). Para menteri yang memperkuat Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK secara resmi dilantik.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan bahwa penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti yang dirilis oleh beberapa lembaga survei, diakibatkan kurangnya kemampuan lembaga-lembaga pembantu Presiden dalam membuat dan menjalankan kebijakan.

Ari mengutip laporan salah satu lembaga survei yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam waktu enam bulan pemerintahan hanya di bawah 50 persen.

"Masyarakat tidak percaya karena figur-figur anggota kabinet tidak mampu memberikan keyakinan akan keberhasilan pemerintah dalam jangka panjang," ujar Ari dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2015). (Baca: Banyak Menteri Pencitraan, Jokowi Diminta Tak Ragu "Reshuffle" Kabinet)

Menurut Ari, dalam enam bulan sejak awal terbentuknya pemerintahan, efektivitas pemerintahan tidak banyak terjadi. Komunikasi antara Jokowi dan para anggota kabinetnya tidak berjalan secara efektif sehingga menimbulkan tumpang tindih kebijakan.

Selain itu, adanya "disonansi" atau kondisi ketidakcocokan antara anggota kabinet dan tugas-tugas sesuai pos kementerian yang diberikan menimbulkan ketidaknyamanan. Akibatnya, harapan publik yang besar tidak tercapai dalam realitas yang terjadi. (Baca: Wapres: Ada "Reshuffle" jika Hasil Evaluasi Tak Penuhi Target)

"Paling tidak, dalam masa kampanye ada jargon revolusi mental, tol laut, dan poros maritim. Tetapi, arah kebijakan belum ada. Publik kemudian bertanya, jangan-jangan itu hanya jargon saja," kata Ari.

Rohaniwan dan pengamat sosial, Benny Susetyo, yang hadir dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa waktu enam bulan adalah momentum yang tepat bagi Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet. (Baca: Jusuf Kalla: "Reshuffle" Kabinet Tak Tergantung Survei)

Menurut dia, salah satu penyebab kurangnya kepuasan publik ialah karena para pembantu Presiden tidak memberikan data yang valid sehingga kebijakan sering kali menjadi tidak tepat.

"Ada persoalan kesenjangan birokrasi. Fungsi birokrasi itu penting, sedangkan penempatan kabinet banyak yang tidak sesuai bidang. Banyak tim pemenang dimasukkan tanpa melihat kemampuannya," kata Benny.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X