Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wartawan "Trans Corp" Dilarang Masuk Acara Kader Demokrat Penentang SBY

Kompas.com - 30/04/2015, 14:13 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wartawan yang tergabung dalam Trans Corporation dilarang meliput acara kader Partai Demokrat yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Acara bertema "Deklarasi Kaukus Penyelamatan Partai Demokrat" itu diselenggarakan di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Acara ini dihadiri kader-kader Demokrat dari berbagai daerah yang tidak mendukung SBY setelah dipecat dari kepengurusan Demokrat.

Tepat di depan pintu masuk ruang acara, terpasang larangan bagi wartawan Trans Corp untuk memasuki acara. (Baca: Marzuki Alie Diminta Menakar Diri jika Mau Lawan SBY)

"Wartawan atau reporter atau fotografer dari Trans TV, Trans 7, Detik.com, Majalah Detik.com, CNN Indonesia, maupun Net-TV, mohon maaf kami tidak mengundang Anda serta mempersilakan Anda masuk karena media Anda terkait dengan SBY dan kroninya. Harap maklum," demikian bunyi pemberitahuan tersebut. 

Salah satu panitia acara yang enggan disebutkan namanya mengatakan, larangan ini sengaja dibuat karena Trans Corp akan berpihak ke SBY. Di lokasi acara, memang tidak terlihat ada wartawan dari grup Trans Corp.

"Kan sudah jelas, kalau kita undang, nanti mereka malah mengkritik acara ini," kata dia. (Baca: SBY Nyatakan Siap Kembali Jabat Ketum Demokrat)

SBY sebelumnya dikabarkan menjabat sebagai Komisaris Trans Corp. Kabar itu disampaikan aktivis media, Ulin Yusron, melalui akun Twitter-nya.

"Selamat Pak @SBYudhoyono per Maret 2015 mjd Komut Transcorp Media (TransTV, trans7, detik, CNN Indonesia). Smg medianya makin berkualitas," tulis @ulinyusron, Minggu (15/2/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com