Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Akui Ada Lobi Politik di Balik Penundaan Eksekusi Mati Mary Jane

Kompas.com - 29/04/2015, 15:28 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui ada lobi politik di balik penundaan eksekusi mati terpidana asal Filipina, Mary Jane Veloso (30). Rencana eksekusi mati ini sudah dibicarakan Presiden Filipina Benigno Aquino III dengan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan yang berlangsung beberapa waktu lalu.

Masalah ini kembali dibahas Aquino saat bertemu dengan Kalla dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Langkawi.

"Ya tentu itu. Lobi politik itu biasa saja dalam suatu hubungan kenegaraan. Lobi itu sangat penting. Namun, masalahnya begini, kita ingin meletakkan hukum itu secara baik. Kan hukuman mati membutuhkan suatu yang lengkaplah hukumnya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Dalam pertemuannya dengan Kalla di Langkawi, Malaysia, Selasa (28/4/2015), Aquino menjelaskan bahwa Mary Jane hanya korban sindikat perdagangan narkoba. Sementara itu, otak dari sindikat tersebut kemarin menyerahkan diri kepada petugas kepolisian. Atas dasar itu, Pemerintah Indonesia menunggu proses hukum terhadap tersangka perekrut Mary Jane, Maria Kristina Sergio, yang telah menyerahkan diri.

"Jadi, kita menunggu proses apa yang terjadi, tindakan Pemerintah Filipina tentang pihak yang justru (menjadi otak sindikat narkoba). Ini kan begini, ini dia dari Filipina tujuannya Malaysia, tetapi dia kemudian disuruh ke Indonesia, jadi ada sindikatnya," tutur Kalla.

Wapres juga meminta Pemerintah Filipina untuk menindak tegas pihak yang menjadi otak dari sindikat narkotika ini. Meski demikian, Kalla menegaskan bahwa rencana eksekusi mati Mary Jane tidak dibatalkan, tetapi hanya ditunda.

Sebelumnya, pihak Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa penundaan dilakukan karena Pemerintah Filipina membutuhkan kesaksian Mary Jane setelah tersangka perekrutnya, Maria Kristina Sergio, menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina, kemarin.

Sementara itu, delapan terpidana mati lain telah dieksekusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dini hari tadi. Mereka yang dieksekusi itu adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (Australia); Martin Anderson, Raheem A Salami, Sylvester Obiekwe, dan Okwudili Oyatanze (Nigeria); Rodrigo Gularte (Brasil); serta Zainal Abidin (Indonesia).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com