Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016 Untungkan Indonesia

Kompas.com - 28/04/2015, 02:56 WIB

LANGKAWI, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2016 dapat menguntungkan Indonesia.

"Pertama, pasar kita luas, punya resources (sumber daya alam) lebih baik. Kita juga punya tenaga kerja yang lebih kompetitif," kata Jusuf Kalla seusai menghadiri penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-26 ASEAN di Kuala Lumpur dan Langkawi, Malaysia, Senin  (27/4/2015) malam.

Namun, lanjut Jusuf Kalla, pelaksanaan MEA ini juga memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Dia menegaskan, Indonesia harus membenahi sektor yang lemah untuk menghadapi MEA 2016 dan juga melaksanakan efisiensi.

"MEA menyebabkan persaingan lebih ketat. Nah, di sini letaknya masalah efisiensi. Kita harus bicara efisiensi," kata Wapres.

Dia mengatakan, pelaksanaan MEA memang tidak akan membuat negara-negara ASEAN memiliki pergerakan yang sama karena ada yang tidak efisien.

"MEA persiapannya sudah 10 tahun dan ini akan membuka pasar menjadi kompetitif," kata Jusuf Kalla yang datang menggantikan Presiden Joko Widodo dalam KTT ASEAN ini.

Terkait perbedaan pertumbuhan ekonomi antar-negara anggota ASEAN yang masih tinggi, Jusuf Kalla mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan mudah terselesaikan secara bersamaan.

"(Pelaksanaan MEA) kan terjadi kompetitif atau 'advantage' yang akan timbul nanti," kata Jusuf Kalla.

Wapres juga mengungkapkan bahwa dalam retreat KTT ASEAN telah dibicarakan mengenai pertumbuhan ekonomi ASEAN yang menurun akibat perekonomian global dan memiliki komoditas yang hampir sama.

Jusuf Kalla mengatakan, KTT ASEAN juga mengusulkan pembentukan tim bersama dalam memberikan bantuan terhadap korban gempa bumi di Nepal.

Wapres juga mengungkapkan bahwa pertemuan sembilan kepala negara anggota ASEAN ini juga membahas upaya-upaya untuk menghadapi radikalisme dan terorisme.

KTT ke-26 ASEAN yang diselenggarakan pada 26-29 April ini telah ditutup oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Langkawi Convention Centre.

Dalam pidato penutupannya, Najib Razak mengungkapkan bahwa KTT ke-26 ini telah menyepakati deklarasi penguatan kerja sama ASEAN dan upaya penguatan pelaksanaan MEA 2016.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com