Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap Politik Luar Negeri Jokowi Bertolak Belakang dengan SBY

Kompas.com - 23/04/2015, 19:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengaku cukup terkejut dengan keberanian Presiden Joko Widodo yang menyatakan pendapatnya terkait lembaga keuangan dunia. Sikap politik luar negeri Jokowi disebut bertolak belakang dengan sikap politik luar negeri mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Menurut saya, seharusnya kita bangga. Karena kita berani melawan tirani Barat yang selama ini menjajah negara-negara ketiga dengan bantuan dana yang mengikat dan isu HAM," kata Tantowi dalam keterangan yang diterima media, Kamis (23/4/2015).

Tantowi mengatakan, pada masa pemerintahan SBY, Indonesia terkenal dengan kebijakan politik luar negeri "cari aman" dengan fondasi bebas aktif. Fondasi tersebut merupakan fondasi politik yang dicetuskan oleh Presiden pertama RI, Bung Karno.

"Di zaman SBY, polugri (politik luar negeri) kita dibuat mandul lagi lewat slogan sejuta kawan tidak ada musuh," katanya. (Baca: Kritik PBB Tak Berdaya, Jokowi Dapat Tepuk Tangan Meriah di KAA)

Namun, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia kini berani bersuara keras menyatakan sikap politiknya. Kondisi ini tentu akan meningkatkan posisi politik Indonesia di mata internasional.

"Jangankan dunia, kita pun terkaget-kaget dengan keberanian (Jokowi) ini," katanya.

Sebelumnya Jokowi mengkritik sejumlah lembaga internasional. Selain PBB, Presiden juga mengkritik keberadaan dua lembaga keuangan dunia yang dianggap tidak membawa solusi bagi persoalan ekonomi global, yakni Bank Dunia dan IMF. (Baca: Jokowi: IMF, Bank Dunia, dan ADB Tak Memberi Solusi)

"Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh World Bank, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang," ujar Jokowi dalam pidatonya, Rabu (22/4/2015).

Jokowi berpendirian, pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan hanya pada tiga lembaga keuangan internasional itu. Menurut dia, negara-negara Asia dan Afrika wajib membangun tatanan ekonomi dunia baru yang terbuka bagi kekuatan-kekuatan dunia baru. (Baca: Ini Isi Pidato Jokowi yang Mendapat Sambutan Hangat Peserta KAA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com