Menko Polhukam: Pelantikan Budi Gunawan Tidak Perlu Dipermasalahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menilai pelantikan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Wakapolri sudah sesuai prosedur. Karena alasan itu, ia berharap tidak perlu ada yang dipermasalahkan setelahnya.

"Enggak perlu dipermasalahkan, kan sudah disetujui oleh internal, inilah pimpinan saya (Polri)," kata Tedjo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2015).

Tedjo menuturkan, dirinya yakin Kapolri telah melaporkan terpilihnya Budi Gunawan sebagai Wakapolri kepada Presiden Joko Widodo. Ia juga tidak sependapat jika pelantikan tersebut dianggap tergesa dan ditutup-tutupi.

Berdasarkan pengalaman, kata Tedjo, pelantikan wakil kepala suatu institusi atau lembaga tidak harus dihelat secara besar-besaran. Acara pelantikan Budi Gunawan ia anggap sudah sah walau hanya dihadiri beberapa pejabat tinggi Polri.

"Saya juga pernah melantik waka, wakil, itu mereka cukup di hadapan pimpinan, disaksikan oleh beberapa perwira yang ada, itu sudah cukup. Di media ada gambarnya, tidak tertutup, kalau tertutup sama sekali enggak ada gambarnya," ucap Tedjo. (Baca: Kapolri Baru Lapor Presiden pada Hari Budi Gunawan Dilantik)

Saat diminta menanggapi adanya kritik masyarakat yang menolak Budi Gunawan menjadi Wakapolri, Tedjo menyatakan kritikan tersebut seharusnya tidak perlu ada. Pelantikan Budi Gunawan ia sebut berbeda dengan posisi saat yang bersangkutan akan dilantik menjadi Kapolri dan disangka melakukan perbuatan korupsi.

"(Polemik) itu kan dulu kalau Kapolri ya, tapi kalau Wakapolri (lebih) banyak di urusan internal, di dalam, agar kinerja Polri lebih baik," pungkasnya. (Baca: Kapolri Sebut Pelantikan Budi Gunawan Sengaja Dipercepat)