Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Sebut Pelantikan Budi Gunawan Sengaja Dipercepat

Kompas.com - 22/04/2015, 20:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengakui bahwa pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri dipercepat menjadi Rabu (22/4/2015) sore. Pada awalnya, acara pelantikan tersebut dijadwalkan digelar Kamis (23/4/2015).

Badrodin menjelaskan, pelantikan Budi Gunawan semula direncanakan digelar besok karena rangkaian proses pemilihannya baru selesai pada Rabu pagi tadi. Surat pemberitahuan pada Presiden Joko Widodo juga baru ditanda tangani dan dikirim kepada Menteri Sekretaris Negara.

"Jadi rencananya dilantik besok karena prosesnya baru selesai tadi pagi. Tapi besok kegiatan saya penuh sehingga tidak memungkinkan," kata Badrodin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam.

Badrodin melanjutkan, pelantikan Budi Gunawan dipercepat menjadi hari ini karena agenda kerjanya pada Kamis (22/4/2015) sangat sibuk. Kesibukan Badrodin pada besok hari salah satunya adalah menghadiri rangkaian acara Konferensi Asia Afrika (KAA).

Dampak dari dipercepatnya pelantikan itu, kata Badrodin, pejabat yang menyaksikan pelantikan Budi Gunawan menjadi sedikit. Ia juga membantah acara pelantikan digelar tertutup dan ditutup-tutupi.

"Tapi memang tidak semua bisa hadir. Jadi kita laksanakan secara sederhana saja," ucapnya.

Badrodin melanjutkan, pelantikan Budi Gunawan sebagai Wakapolri ia anggap harus segera dilakukan mengingat banyaknya tugas yang harus dikerjakan. Ia berharap Budi Gunawan dapat menyelesaikan kerja-kerja di internal Polri selama dirinya disibukkan dengan acara KAA.

"Supaya ada yang lebih konsentrasi di pekerjaan-pekerjaan staf. Ya mendesak (harus dilantik), itu karena memang saya harus ke Bandung," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com