Banyak Menteri Pencitraan, Jokowi Diminta Tak Ragu "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 22/04/2015, 19:23 WIB
Menteri-menteri Kabinet Kerja yang dipilih Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014). Kompas.com/Sabrina AsrilMenteri-menteri Kabinet Kerja yang dipilih Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Dimas Oky Nugroho mengatakan, isu reshuffle (perombakan kabinet) yang berkembang selama beberapa hari ke belakang perlu disambut oleh Presiden Joko Widodo. Selain sebagai langkah evaluasi Kabinet Kerja, reshuffle juga bertujuan untuk mengonsolidasikan pemerintahan sehingga lebih fokus dalam menjalankan agenda pembangunannya. 

"Dengan dilakukan reshuffle, nantinya diharapkan program-program pelayanan masyarakat yang menjadi kinerja kementerian dapat berjalan lebih baik. Namun, perlu menjadi perhatian bagi Presiden perombakan kabinet ini nantinya jangan hanya aspek kapasitas dan integritas yang menjadi pertimbangan, tetapi juga aspek profesionalitas dan loyalitas menjadi sangat penting," kata Dimas saat dihubungi, Rabu (22/4/2015).

Menurut Dimas, menteri di Kabinet Kerja saat ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, menteri yang terjebak pada tarik-menarik pertarungan politik internal di pemerintahan Jokowi-JK. Kedua, menteri yang safety player, hanya menunggu momentum pencitraan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, termasuk di dalamnya sejumlah pembantu Presiden yang bersiap-siap untuk kontes dalam Pilpres 2019 nanti.

Ketiga, menteri yang tidak punya kapasitas atau tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Keempat, menteri yang betul-betul bekerja secara profesional dan paham apa yang menjadi isu utama kementeriannya.  


"Para pembantu Presiden harus lebih fokus pada usahanya untuk membantu kelancaran dan kesuksesan pemerintahan Jokowi, tidak terlibat dalam aksi-aksi politik murahan, dan berani pasang badan untuk kepemimpinan Presiden Jokowi," ujarnya.  

Dimas menambahkan, kebijakan melakukan reshuffle memang sepenuhnya ada di tangan Jokowi. Namun, isu ini perlu ditanggapi serius oleh Presiden karena wacana ini sudah menjadi masukan dari masyarakat yang merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja kabinetnya.

Menurut Dimas, perombakan kabinet nantinya akan membawa pengaruh positif dalam peningkatan popularitas Presiden Jokowi jika yang dipilih nantinya betul-betul sosok yang profesional, berkapasitas, dan berintegritas. Oleh karena itu, Dimas mengharapkan Presiden dapat bertindak independen dan tidak di bawah pengaruh atau tekanan politik siapa pun.

"Karena bagaimanapun, Jokowi adalah Presiden rakyat Indonesia, didukung oleh rakyat, dan dilindungi oleh Tuhan. Tidak usah tunduk pada tekanan politik mana pun," ujarnya.

Survei Poltracking terakhir menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Mayoritas publik menginginkan adanya perombakan kabinet. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (Baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menekankan bahwa pemerintah bukan bekerja dalam hitungan bulan. Ia meminta masyarakat untuk melihat hasil akhir kinerja pemerintah pada lima tahun mendatang. (Baca: Ditanya Kepuasan Publik Menurun, JK Minta Lihat Hasil Kerja pada 2019)

"Pemerintah tidak bekerja hanya untuk enam bulan, bekerja untuk lima tahun, tetapi yang paling penting nanti proses sampai ujung itu lebih baik sampai sekarang," kata Kalla di Jakarta, Selasa (20/4/2015).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X