Banyak Menteri Pencitraan, Jokowi Diminta Tak Ragu "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 22/04/2015, 19:23 WIB
Menteri-menteri Kabinet Kerja yang dipilih Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014). Kompas.com/Sabrina AsrilMenteri-menteri Kabinet Kerja yang dipilih Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Dimas Oky Nugroho mengatakan, isu reshuffle (perombakan kabinet) yang berkembang selama beberapa hari ke belakang perlu disambut oleh Presiden Joko Widodo. Selain sebagai langkah evaluasi Kabinet Kerja, reshuffle juga bertujuan untuk mengonsolidasikan pemerintahan sehingga lebih fokus dalam menjalankan agenda pembangunannya. 

"Dengan dilakukan reshuffle, nantinya diharapkan program-program pelayanan masyarakat yang menjadi kinerja kementerian dapat berjalan lebih baik. Namun, perlu menjadi perhatian bagi Presiden perombakan kabinet ini nantinya jangan hanya aspek kapasitas dan integritas yang menjadi pertimbangan, tetapi juga aspek profesionalitas dan loyalitas menjadi sangat penting," kata Dimas saat dihubungi, Rabu (22/4/2015).

Menurut Dimas, menteri di Kabinet Kerja saat ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, menteri yang terjebak pada tarik-menarik pertarungan politik internal di pemerintahan Jokowi-JK. Kedua, menteri yang safety player, hanya menunggu momentum pencitraan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, termasuk di dalamnya sejumlah pembantu Presiden yang bersiap-siap untuk kontes dalam Pilpres 2019 nanti.

Ketiga, menteri yang tidak punya kapasitas atau tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Keempat, menteri yang betul-betul bekerja secara profesional dan paham apa yang menjadi isu utama kementeriannya.  

"Para pembantu Presiden harus lebih fokus pada usahanya untuk membantu kelancaran dan kesuksesan pemerintahan Jokowi, tidak terlibat dalam aksi-aksi politik murahan, dan berani pasang badan untuk kepemimpinan Presiden Jokowi," ujarnya.  

Dimas menambahkan, kebijakan melakukan reshuffle memang sepenuhnya ada di tangan Jokowi. Namun, isu ini perlu ditanggapi serius oleh Presiden karena wacana ini sudah menjadi masukan dari masyarakat yang merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja kabinetnya.

Menurut Dimas, perombakan kabinet nantinya akan membawa pengaruh positif dalam peningkatan popularitas Presiden Jokowi jika yang dipilih nantinya betul-betul sosok yang profesional, berkapasitas, dan berintegritas. Oleh karena itu, Dimas mengharapkan Presiden dapat bertindak independen dan tidak di bawah pengaruh atau tekanan politik siapa pun.

"Karena bagaimanapun, Jokowi adalah Presiden rakyat Indonesia, didukung oleh rakyat, dan dilindungi oleh Tuhan. Tidak usah tunduk pada tekanan politik mana pun," ujarnya.

Survei Poltracking terakhir menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Mayoritas publik menginginkan adanya perombakan kabinet. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (Baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menekankan bahwa pemerintah bukan bekerja dalam hitungan bulan. Ia meminta masyarakat untuk melihat hasil akhir kinerja pemerintah pada lima tahun mendatang. (Baca: Ditanya Kepuasan Publik Menurun, JK Minta Lihat Hasil Kerja pada 2019)

"Pemerintah tidak bekerja hanya untuk enam bulan, bekerja untuk lima tahun, tetapi yang paling penting nanti proses sampai ujung itu lebih baik sampai sekarang," kata Kalla di Jakarta, Selasa (20/4/2015).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Nasional
Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Nasional
Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
 Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Nasional
YLBHI: Kasus Pelanggaran 'Fair Trial' Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

YLBHI: Kasus Pelanggaran "Fair Trial" Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X