Banyak Menteri Pencitraan, Jokowi Diminta Tak Ragu "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 22/04/2015, 19:23 WIB
Menteri-menteri Kabinet Kerja yang dipilih Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014). Kompas.com/Sabrina AsrilMenteri-menteri Kabinet Kerja yang dipilih Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Dimas Oky Nugroho mengatakan, isu reshuffle (perombakan kabinet) yang berkembang selama beberapa hari ke belakang perlu disambut oleh Presiden Joko Widodo. Selain sebagai langkah evaluasi Kabinet Kerja, reshuffle juga bertujuan untuk mengonsolidasikan pemerintahan sehingga lebih fokus dalam menjalankan agenda pembangunannya. 

"Dengan dilakukan reshuffle, nantinya diharapkan program-program pelayanan masyarakat yang menjadi kinerja kementerian dapat berjalan lebih baik. Namun, perlu menjadi perhatian bagi Presiden perombakan kabinet ini nantinya jangan hanya aspek kapasitas dan integritas yang menjadi pertimbangan, tetapi juga aspek profesionalitas dan loyalitas menjadi sangat penting," kata Dimas saat dihubungi, Rabu (22/4/2015).

Menurut Dimas, menteri di Kabinet Kerja saat ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, menteri yang terjebak pada tarik-menarik pertarungan politik internal di pemerintahan Jokowi-JK. Kedua, menteri yang safety player, hanya menunggu momentum pencitraan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, termasuk di dalamnya sejumlah pembantu Presiden yang bersiap-siap untuk kontes dalam Pilpres 2019 nanti.

Ketiga, menteri yang tidak punya kapasitas atau tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Keempat, menteri yang betul-betul bekerja secara profesional dan paham apa yang menjadi isu utama kementeriannya.  

"Para pembantu Presiden harus lebih fokus pada usahanya untuk membantu kelancaran dan kesuksesan pemerintahan Jokowi, tidak terlibat dalam aksi-aksi politik murahan, dan berani pasang badan untuk kepemimpinan Presiden Jokowi," ujarnya.  

Dimas menambahkan, kebijakan melakukan reshuffle memang sepenuhnya ada di tangan Jokowi. Namun, isu ini perlu ditanggapi serius oleh Presiden karena wacana ini sudah menjadi masukan dari masyarakat yang merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja kabinetnya.

Menurut Dimas, perombakan kabinet nantinya akan membawa pengaruh positif dalam peningkatan popularitas Presiden Jokowi jika yang dipilih nantinya betul-betul sosok yang profesional, berkapasitas, dan berintegritas. Oleh karena itu, Dimas mengharapkan Presiden dapat bertindak independen dan tidak di bawah pengaruh atau tekanan politik siapa pun.

"Karena bagaimanapun, Jokowi adalah Presiden rakyat Indonesia, didukung oleh rakyat, dan dilindungi oleh Tuhan. Tidak usah tunduk pada tekanan politik mana pun," ujarnya.

Survei Poltracking terakhir menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Mayoritas publik menginginkan adanya perombakan kabinet. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (Baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menekankan bahwa pemerintah bukan bekerja dalam hitungan bulan. Ia meminta masyarakat untuk melihat hasil akhir kinerja pemerintah pada lima tahun mendatang. (Baca: Ditanya Kepuasan Publik Menurun, JK Minta Lihat Hasil Kerja pada 2019)

"Pemerintah tidak bekerja hanya untuk enam bulan, bekerja untuk lima tahun, tetapi yang paling penting nanti proses sampai ujung itu lebih baik sampai sekarang," kata Kalla di Jakarta, Selasa (20/4/2015).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Nasional
Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Nasional
Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Nasional
Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Nasional
Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Nasional
Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Nasional
Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Nasional
Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Nasional
Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Nasional
Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Nasional
Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Nasional
Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Nasional
Kejagung Ajukan Pemblokiran Aset Tanah Benny Tjokro di 3 Kabupaten

Kejagung Ajukan Pemblokiran Aset Tanah Benny Tjokro di 3 Kabupaten

Nasional
Selain Ditenggelamkan, KKP Hibahkan Kapal Asing untuk Kepentingan Pendidikan hingga Pendapatan Negara

Selain Ditenggelamkan, KKP Hibahkan Kapal Asing untuk Kepentingan Pendidikan hingga Pendapatan Negara

Nasional
Satgas: Kasus Aktif Covid-19 Mulai Turun, Apa Adanya Begitu

Satgas: Kasus Aktif Covid-19 Mulai Turun, Apa Adanya Begitu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X