Setya Novanto Dinilai "Over Acting" karena Terbitkan SK Rotasi Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Ace Hasan Syadzily merespons pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mengaku tidak tahu terbitnya Surat Keputusan pimpinan DPR mengenai rotasi anggota Fraksi Golkar di DPR. Menurut Ace, pernyataan Fadli mempertegas kesalahan dan keberpihakan Ketua DPR Setya Novanto pada pengurus Golkar kubu Aburizal Bakrie.

"Tindakan Ketua DPR yang menerbitkan surat keputusan rotasi Fraksi Partai Golkar sudah over acting. Apalagi jelas-jelas kebijakan itu tidak diketahui oleh Pimpinan DPR RI lainnya seperti pengakuan Fadli Zon," kata Ace, saat dihubungi, Selasa (21/4/2015).

Ace menuturkan, pimpinan DPR tidak perlu menerbitkan SK terkait perpindahan atau rotasi anggota DPR. Pasalnya, keputusan rotasi cukup dilakukan atas persetujuan masing-masing fraksi dan hal itu ia alami ketika menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Sesama kader Golkar, Ace bahkan menilai Setya Novanto tidak taat pada putusan Mahkamah Partai yang mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono.

"Penerbitan SK rotasi oleh Ketua DPR sangat aneh, sungguh tidak biasa, tindakannya menambah catatan kami atas perilakunya yang tidak taat pada kebijakan Partai Golkar yang sah," ucap Ace.

Terkait penerbitan SK rotasi anggota Fraksi Golkar, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku tidak tahu bahwa Ketua DPR Setya Novanto telah menerbitkan surat tersebut. Menurut Fadli, rotasi anggota DPR harusnya bisa dilakukan hanya dengan persetujuan fraksi tanpa harus disetujui oleh Ketua DPR.

"Setahu saya tidak ada SK dari pimpinan. Tidak perlu ada SK dari pimpinan. Kalau untuk perubahan anggota pindah dari Komisi X ke Komisi III ke Komisi IV itu domainnya fraksi," kata Fadli.

Namun, ketika ditunjukkan salinan SK rotasi yang ditandatangani Setya Novanto, Fadli meralat jawabannya. Menurut dia, bisa saja dalam kondisi tertentu Ketua DPR menerbitkan SK pengesahan terhadap permintaan fraksi untuk merotasi anggotanya. Fadli mengaku baru melihat SK tersebut karena baru saja kembali dari tugas di luar kota.

"Kalau itu yang dilakukan, itu berarti mekanisme yang biasa terjadi. Dan, saya mungkin enggak tahu karena itu di wilayah reguler yang dilakukan Sekjen," katanya.