Kompas.com - 21/04/2015, 19:46 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua DPR RI Setya Novanto
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Ace Hasan Syadzily merespons pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mengaku tidak tahu terbitnya Surat Keputusan pimpinan DPR mengenai rotasi anggota Fraksi Golkar di DPR. Menurut Ace, pernyataan Fadli mempertegas kesalahan dan keberpihakan Ketua DPR Setya Novanto pada pengurus Golkar kubu Aburizal Bakrie.

"Tindakan Ketua DPR yang menerbitkan surat keputusan rotasi Fraksi Partai Golkar sudah over acting. Apalagi jelas-jelas kebijakan itu tidak diketahui oleh Pimpinan DPR RI lainnya seperti pengakuan Fadli Zon," kata Ace, saat dihubungi, Selasa (21/4/2015).

Ace menuturkan, pimpinan DPR tidak perlu menerbitkan SK terkait perpindahan atau rotasi anggota DPR. Pasalnya, keputusan rotasi cukup dilakukan atas persetujuan masing-masing fraksi dan hal itu ia alami ketika menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Sesama kader Golkar, Ace bahkan menilai Setya Novanto tidak taat pada putusan Mahkamah Partai yang mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono.

"Penerbitan SK rotasi oleh Ketua DPR sangat aneh, sungguh tidak biasa, tindakannya menambah catatan kami atas perilakunya yang tidak taat pada kebijakan Partai Golkar yang sah," ucap Ace.

Terkait penerbitan SK rotasi anggota Fraksi Golkar, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku tidak tahu bahwa Ketua DPR Setya Novanto telah menerbitkan surat tersebut. Menurut Fadli, rotasi anggota DPR harusnya bisa dilakukan hanya dengan persetujuan fraksi tanpa harus disetujui oleh Ketua DPR.

"Setahu saya tidak ada SK dari pimpinan. Tidak perlu ada SK dari pimpinan. Kalau untuk perubahan anggota pindah dari Komisi X ke Komisi III ke Komisi IV itu domainnya fraksi," kata Fadli.

Namun, ketika ditunjukkan salinan SK rotasi yang ditandatangani Setya Novanto, Fadli meralat jawabannya. Menurut dia, bisa saja dalam kondisi tertentu Ketua DPR menerbitkan SK pengesahan terhadap permintaan fraksi untuk merotasi anggotanya. Fadli mengaku baru melihat SK tersebut karena baru saja kembali dari tugas di luar kota.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau itu yang dilakukan, itu berarti mekanisme yang biasa terjadi. Dan, saya mungkin enggak tahu karena itu di wilayah reguler yang dilakukan Sekjen," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.397 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.397 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

Nasional
UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Nasional
Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

Nasional
PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

Nasional
Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Nasional
HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

Nasional
Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

Nasional
Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Nasional
Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.