Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Pengurus Demokrat Daerah Tak Murni Dukung SBY Jadi Ketum

Kompas.com - 21/04/2015, 14:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menilai, dukungan daerah terhadap Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju kembali sebagai Ketua Umum Demokrat pada Kongres mendatang tidak lah murni.

"Kalau dukungan itu murni, saya pastikan saya akan dukung SBY juga, tapi laporan dari daerah dukungan itu dikondisikan elite DPP yang menggunakan jabatannya sebagai pengurus," kata Marzuki saat dihubungi, Selasa (21/4/2015).

Marzuki yakin, pengkondisian tersebut bukan atas perintah langsung dari SBY. Menurut dia, elite DPP yang dekat dengan SBY yang melakukan pengkondisian sedemikian rupa seolah-olah dukungan mengalir untuk SBY.

"Ini memprihatikan sekali. Partai yang berpolitik bersih, cerdas, santun dan demokratis menjadi terciderai," ujarnya. (baca: "Tidur-tiduran Saja SBY Pasti Jadi Ketum Demokrat Lagi...")

Marzuki meyakini, nantinya kebenaran akan hadir dan DPD serta DPC akan mempunyai keberanian pada saatnya nanti untuk mengusulkan siapa yang diinginkan menjadi ketua umum.

Menurut Marzuki, saat ini kader di daerah lebih menginginkan SBY menduduki jabatan sebagai ketua majelis tinggi atau ketua dewan pembina partai. (baca: Survei: Tanpa SBY, Ibas dan Marzuki Paling Didukung Publik Jadi Ketum Demokrat)

Saat ditanya kesiapannya bersaing dengan SBY dalam kongres mendatang, Marzuki menjawab, "Ini bukan kompetisi dengan SBY, tapi amanah dari kader."

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan sebelumnya mengatakan, SBY sudah bertemu seluruh DPD Demokrat. Menurut dia, pengurus daerah solid mendukung SBY kembali menjadi Ketum. (baca: Syarief Hasan Pastikan DPD Solid Dukung SBY Jadi Ketum Demokrat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com