Anggaran Polri Besar, Kinerja Harus Besar Juga

Kompas.com - 18/04/2015, 15:57 WIB
KOMPAS.com/Sabrina Asril Sejumlah perwira tinggi Polri hadir dalam pelantikan Komjen Badrodin Haiti di Istana Negara, Jumat (17/4/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyoroti anggaran untuk Polri yang menurutnya besar tahun 2015 ini. Masinton berpendapat, Polri harus menunjukan kinerja yang baik dengan anggaran yang besar itu.

"Sekarang anggaran untuk Polri bisa puluhan triliun. Ini tantangan bagi Kapolri baru untuk menunjukan kinerja yang baik. Anggarannya besar, kinerjanya harus besar juga dong," ujar Masinton dalam diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/4/2015).

Anggaran Polri di dalam postur APBN 2015 yakni mencapai Rp 51,6 triliun. Dari jumlah itu, 62 persen digunakan untuk belanja pegawai termasuk remunerasi, 28 persen untuk belanja barang dan sisanya digunakan untuk belanja modal.

Salah satu indikator kinerja Polisi adalah di bidang pelayanan publik. Anggaran besar itu, lanjut Masinton, harus terserap bukan hanya di tingkatan Mabes Polri atau Polda saja, tapi juga harus sampai ke jajaran Polres dan Polsek. Sebab di tingkat bawahlah masyarakat bersentuhan dengan Polisi.  

Jika sudah merata, Polisi tinggal memperbaiki kultur kerja. Tak jarang, lanjut Masinton, muncul stigma negatif Polri lantaran kultur kerja yang buruk dan cenderung korup.

"Kalau kita lapor hilang kambing, seperti kita hilang sapi saja. Polisi bukan mempermudah, malah mempersulit. Ini tantangan Kapolri kita yang baru," ujar Masinton.



EditorHeru Margianto

Terkini Lainnya

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional
Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Nasional
MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

Nasional
Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Nasional

Close Ads X