Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Minta Pemerintah Perjuangkan Nyawa WNI seperti Australia

Kompas.com - 17/04/2015, 14:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan adanya dua tenaga kerja Indonesia yang dieksekusi mati di Arab Saudi. Menurut dia, eksekusi mati tanpa pemberitahuan itu dapat terjadi karena pemerintah Indonesia kurang tanggap dalam memperjuangkan TKI yang terjerat kasus hukum.

Seharusnya, kata dia, pemerintah Indonesia memperjuangkan nyawa warganya seperti yang dilakukan pemerintah Australia saat membela para terpidana mati yang akan dieksekusi di Indonesia.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott menggunakan berbagai macam cara, bahkan sampai mengungkit bantuan tsunami yang diberikan Indonesia untuk memperjuangkan duo terpidana mati bali nine. (baca: Australia Akan Pakai Semua Opsi agar Anggota "Bali Nine" Tak Dieksekusi)

"Saat ada warganya yang jadi terpidana mati narkoba mau dieksekusi, mereka (Australia) memperjuangkan sampai Menteri Luar Negeri dan Perdana Menterinya all out," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/4/2015).

Fadli menilai, sikap pemerintah Arab Saudi yang tidak menginformasikan eksekusi mati kepada Indonesia memang tidak bisa dibenarkan. Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia tidak boleh hanya menunggu dan bersikap pasif.

"Pemerintah harusnya introspeksi, bagaimana dengan tugas KBRI di sana kok bisa kecolongan. Harusnya bisa diusahakan dan diperjuangkan hak-haknya," ucap Politisi Partai Gerindra ini. (baca: Kemenlu Bantah Disebut Kecolongan soal Eksekusi Mati 2 WNI di Arab Saudi)

Terlebih lagi, lanjut Fadli , lembaga pemerintah yang memperjuangkan hak-hak TKI di luar negeri ini cukup banyak, mulai dari Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, hingga Kementerian Luar Negeri.

"Tinggal koordinasinya saja antara lembaga-lembaga ini," ucapnya.

Pada Kamis (16/4/2015), Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati TKI Indonesia bernama Karni Bt Medi Tarsim. Eksekusi terhadap wanita asal Brebes tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada Pemerintah Indonesia dan keluarganya.

Eksekusi Karni ini dilakukan sehari setelah Arab Saudi mengeksekusi mati TKI Siti Zaenab. (baca: Kemenlu Panggil Lagi Dubes Arab Saudi Terkait Eksekusi Mati Tanpa Pemberitahuan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com