Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: TNI-Polri Tak Akan Biarkan Pihak Mana Pun Ganggu KAA

Kompas.com - 15/04/2015, 09:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memimpin apel gelar pasukan pengamanan Konferensi Asia Afrika di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2015).

Saat memberikan sambutan, Moeldoko menegaskan, TNI bekerjasama dengan Polri harus bisa menjaga keamanan dan ketertiban acara berskala internasional tersebut.

"TNI-Polri tidak akan membiarkan pihak mana pun mengganggu jalannya Konferensi Asia Afrika ke-60. Sejauh ini persiapan sudah berjalan dengan baik," kata Moeldoko di depan ribuan prajuritnya.

Hadir pula dalam acara tersebut Wakapolri Komjen Badrodin Haiti beserta ratusan anggota Polri. Selain itu, hadir Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriyatna, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo.

Moeldoko menjelaskan, KAA adalah sebuah acara penting yang dihadiri oleh pemimpin negara sahabat. Jika pengamanan tak dilakukan dengan baik, maka citra Indonesia di mata internasional akan menjadi negatif. Untuk itu, kata dia, TNI-Polri harus bersinergi.

"Kita harus memberikan keyakinan pemerintah bahwa seluruh TNI-Polri telah bersinegi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk pengamanan," ujar Moeldoko. (baca: TNI: Komando Gabungan Siap Amankan KAA)

Moeldoko menambahkan, apel pasukan ini bertujuan untuk mengecek secara fisik terkait kesiapan personel, materiil, dan alutsista dari masing-masing satuan yang terlibat langsung dalam pengamanan KTT KAA.

Selain itu, apel ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi setiap satuan yang mendapat tugas. Pengamanan akan dilakukan mulai dari kedatangan delegasi peserta, kedatangan kepala negara/pemerintah, dan saat berlangsungnya KTT hingga berakhir.

"Dengan demikian dapat diperoleh kepastian bahwa seluruh personel, materill dan Alutsista yang akan digelar benar-benar telah siap, baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Sebanyak 16.631 personel TNI akan diterjunkan saat acara berlangsung di Jakarta dan Bandung pada 19-24 April mendatang. Personel tersebut terdiri dari 300 orang dari Kogabpam, 500 orang dari Kosatgapam TNI, 4256 orang dari Satgaspam VVIP, 3550 orang dari Satgas Pamwil-1, 3150 orang dari Satfas Pamwil-2, 5416 orang dari Satgaspam VIP-1, 3136 orang dari Satfaspam VIP-2, 750 orang dari Satgas Udara (Koopsau_I), 762 orang dari Satgas Intel, 150 orang Satgas Koman II/Sriwijaya, 150 orang Satgas Kodam IV Diponegoro dan 75 orang dari pasukan standby force.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com