JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Nico Harjanto mengatakan, pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Kongres IV PDI-P di Bali pada pekan lalu menunjukkan adanya keinginan untuk memperbaiki komunikasi politik antara kader partai dan Presiden Joko Widodo.
Nico mengatakan, untuk menghasilkan efektivitas komunikasi, cara-cara yang digunakan untuk penyampaian pesan juga harus disesuaikan. Salah satunya adalah dengan konteks komunikasi kelembagaan.
"Komunikasi pengurus partai dengan Presiden harus dilakukan dalam konteks lembaga politik. Bisa melalui jalur resmi sesuai tingkatan, tanpa harus berbicara secara personal," ujar Nico saat ditemui di Sekretariat YLBHI Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Misalnya, menurut Nico, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bisa mengagendakan suatu rapat rutin antara DPP dengan Presiden. Hal tersebut dinilai lebih elegan dan lebih menggambarkan suara institusi partai.
Menurut Nico, komunikasi yang baik akan menghindari kesan publik yang negatif, baik terhadap Presiden maupun terhadap partai pengusungnya. Selain itu, tata kelola pemerintahan juga akan berjalan dengan baik.
"Jangan sampai ada kesan pemerintah disetir satu atau dua tokoh parpol. Kita tidak ingin pemerintahan demokrasi dibajak elite atau oligarki partai. Untuk itu, komunikasi ini perlu diperbaiki," kata Nico.
Presiden Jokowi sebelumnya menyanggupi untuk melakukan pertemuan rutin tiga bulan sekali dengan pimpinan DPD PDI-P dari seluruh provinsi. Rencana pertemuan rutin itu merupakan kesepakatan antara Jokowi dengan pimpinan DPD PDI-P saat bertemu dalam forum kongres. (Baca: Presiden Sanggupi Pertemuan Rutin dengan Ketua DPD PDI-P)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
