Kompas.com - 11/04/2015, 07:00 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. TRIBUN NEWS / DANY PERMANAMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
EditorLatief
TABANAN, KOMPAS.com - Keberadaan para penyandang disabilitas seringkali terabaikan dalam pergerakan dinamika kehidupan sehari-hari. Padahal, mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan lainnya.

Meninjau hal tersebut, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan undang-undang khusus disabilitas yang diprakarsai oleh Komisi VIII DPR RI. Menurut dia, inklusivitas dalam pembangunan pengarusutamaan gender secara eksplisit harus lebih terang, seperti gender mainstreaming dengan Instruksi Presiden (Inpres).

"Hal ini menjadi penting agar setiap dinas atau sektor dalam melakukan perencanaan pembangunan agar mempertimbangkan keberadaan para penyandang disabilitas,” ujarnya pada kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Netra Mahatmiya di Tabanan, Bali, Jumat (10//4/2014) 2015.

Tak hanya itu. Kementerian Sosial juga tengah berkoordinasi dengan beberapa lembaga dalam membahas pentingnya para penyandang disabilitas memiliki kartu khusus penyandang disabilitas. Kartu tersebut akan mempermudah mereka dalam hak asasi dasar yang selama ini belum didapatkan.

Dengan demikian penerima manfaat dari proses pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata dan setara tanpa terkecuali. Kemensos menargetkan sekitar 1,78 juta kartu kesejahteraan sosial. Namun, saat ini baru ada sekitar 530.000 kartu.

Ke depannya Kemensos menargetkan adanya RUU Prolegnas sebagai pembaruan dari UU No 4 Tahun 1997. RUU tersebut diharapkan diubah lebih ke arah substantif pengarusutamaan dalam pembangunan nasional sehingga dapat dirasakan juga oleh penyandang disabilitas secara merata.

(ANNISA GILANG)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Nasional
Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Nasional
TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Nasional
Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Nasional
Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Nasional
KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Nasional
Jalan Panjang Novel Baswedan di KPK dan Mata Kirinya yang Jadi Bukti Perjuangan

Jalan Panjang Novel Baswedan di KPK dan Mata Kirinya yang Jadi Bukti Perjuangan

Nasional
Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Peran Tersangka Konsultan Pajak

Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Peran Tersangka Konsultan Pajak

Nasional
MenpanRB: Lebih dari 20 PNS Diberi Sanksi Setiap Bulan

MenpanRB: Lebih dari 20 PNS Diberi Sanksi Setiap Bulan

Nasional
Ini 10 Manfaat Aplikasi PeduliLindungi

Ini 10 Manfaat Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.