Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAU Akui Sempat Terkendala Izin Terbang Saat Evakuasi WNI di Yaman

Kompas.com - 07/04/2015, 13:56 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna mengakui sempat terkendala izin terbang saat pesawat milik TNI AU hendak memasuki wilayah udara Yaman. Penyebabnya, menurut Agus, wilayah udara Yaman saat ini sudah dikuasai oleh otoritas Arab Saudi.

"Kesulitan hanya karena menunggu clearance (izin) saja. Memang tidak semudah itu. Perlu koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri," kata Agus dalam konferensi pers di Skadron II Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (7/4/2015).

Agus mengatakan, masalah izin tersebut terutama terjadi saat pesawat TNI AU harus memasuki wilayah lain di luar target evakuasi. Pada awalnya, sudah ditentukan tiga titik evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Yaman. Namun, saat hendak melakukan proses evakuasi, diketahui bahwa wilayah tersebut sedang tidak kondusif untuk melakukan evakuasi.

Kemenlu RI bersama Kedutaan Besar RI di Yaman kemudian melakukan koordinasi dengan otoritas setempat. Tim akhirnya mendapat izin untuk melakukan evakuasi dari tempat lain, melalui jalur darat.

Terkait upaya penyelamatan warga dan antisipasi potensi keamanan di wilayah konflik, Agus mengatakan, TNI AU telah mempersiapkan beberapa pesawat, khususnya pesawat penumpang, apabila ditugaskan melakukan evakuasi.

Saat ini, menurut Agus, baru satu pesawat Boeing 737-400 bermuatan 110 penumpang yang digunakan untuk mengevakuasi WNI di Yaman. Sementara itu, satu pesawat jenis serupa masih disiagakan di Lanud Halim Perdanakusuma.

Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia masih melakukan upaya pemulangan warga negara Indonesia di Yaman. Hal itu dilakukan menyusul menurunnya tingkat keamanan di Yaman akibat konflik yang terjadi.

Setidaknya, terdapat 4.159 WNI di Yaman. Mereka, antara lain, terdiri dari 2.626 mahasiswa dan pelajar serta 1.488 pekerja profesional bidang minyak dan gas bumi. Sisanya ialah diplomat serta pegawai Kedutaan Besar RI dan keluarga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com