Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Tiga Auditor KPK di Dalam Tim Penyelidik Kasus Suryadharma

Kompas.com - 06/04/2015, 18:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Sugiarto mengatakan, ada tiga penyelidik yang memiliki kemampuan audit dan ikut menangani kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2010-2013. Mereka masuk ke dalam tim penyelidik yang dibentuk KPK untuk menangani perkara yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

"Perlu diketahui, teman-teman di penyelidikan itu background-nya ada yang dari BPK, BPKP, Kemenkeu, Polri dan penyelidik independen," kata Sugiarto saat memberikan keterangan sebagai saksi fakta dalam sidang praperadilan Suryadharma di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/4/2015).

Menurut dia, bukan kali ini saja ketiga auditor itu menangani perkara yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam sejumlah kasus yang ditangani, KPK kerap menaruh penyelidik yang memiliki kemampuan mengaudit yang ditugaskan sejumlah lembaga atau kementerian kepada lembaga antirasuah itu.

Lebih jauh, ia mengatakan, ada ratusan dokumen yang dimiliki KPK yang diperoleh dari hasil penyelidikan di Indonesia dan Arab Saudi. Setelah dilakukan verifikasi dan audit, tim penyelidik kemudian menemukan adanya potensi kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Potensi kerugian pertama yakni sebesar Rp 3,074 miliar untuk proses rekruitmen Panitia Penyelnggara Ibadah Haji dan Rp 1,8 triliun untuk proses pengadaan pemondokan jamaah haji di Arab Saudi.

Ia menambahkan, hasil verifikasi tersebut kemudian dirangkum ke dalam laporan hasil penyelidikan (LHP) untuk dijadikan dasar bagi pimpinan KPK dalam menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik). Melalui surat tersebut, pimpinan KPK lantas menetapkan siapakah tersangka dalam kasus itu.

"LHP ini ada video saat wawancara, dokumen berupa elektronik maupun keterangan pihak terperiksa. Itu sudah lebih dari dua alat bukti," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com