Mungkin Bu Rini anggap Refly sangat paham soal tol karena setiap hari melalui macet--persoalan yang Pak Jokowi katakan dulu akan lebih mudah menyelesaikannya sebagai presiden ketimbang sebagai Gubernur DKI--dari rumahnya (Refly) di Buaran sana.
Mas Yanuar, sebagai anggota DPR pendukung pemerintah dan Insya Allah punya peran (meski sangat kecil) terhadap kemenangan Jokowi-JK, saya ingin kalian di Istana fokus pada tugas yang lebih membumi.
Misalnya, jangan biarkan kami di DPR dihajar bagai sand zak (karung latihan tinju) oleh orang-orang Prabowo dalam kasus kebaikan tunjangan mobil pejabat, misalnya, hanya karena kalian tak mampu berkomunikasi dengan kami di DPR (atawa parpol pendukung).
Ini juga satu soal sendiri karena terbaca dengan kuat kalau kalian di ring 1 presiden kini sukses melakukan deparpolisasi dan atau gagal meyakinkan publik akan seluruh keputusan-keputusan presiden/pemerintah.
Soal sesepele ini tak perlu kualitas Harvard. Saya merasa mengenal beberapa orang di Istana Negara tempat Anda berkantor sekarang. Entah apa mereka (masih) mengenal saya sekarang. Tapi saya nggak memikirkannya.
Saya hanya minta kalian disana berhenti melakukan hal yang tak perlu seperti deklarasi soal Harvard yang akan masuk Istana itu.
Sekali lagi, saya sebenarnya tak perlu menulis panjang lebar seperti ini hanya untuk menanggapi soal Harvard ini.
Tapi saya harus lakukan sebagai berikut; menurutku kalian makin jauh dari seluruh rencana awal kita. Dan sayangnya, seluruh rencana awal itu saya pahami dan terlibat di dalamnya.
Saya sekuat mungkin berusaha menghindari kalimat-kalimat keras untuk memahami apa yang kalian lakukan di sana. Tapi sepak terjang kantor Mas Yanuar bernama Kastaf Kepresidenan itu makin jauh.
Terakhir, saya sarankan agar menahan diri dalam memberikan masukan ke presiden. Jangan racuni pikiran presiden yang polos ini dengan permainan yang dulu kami hindarkan beliau lakukan meski kadang gregetan lihat langkah-langkah tim Prahara.
Terkhusus dengan Pak Jusuf Kalla (JK), saya minta kalian berikan rasa hormat.
Tanggal 9 Juli lalu, 53% penduduk Indonesia memilih Jokowi-JK dan bukan Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan.
Apalagi Anda-Anda yang bergabung belakangan.
Selamat berakhir pekan.
Jakarta, Sabtu, 4 April 2015
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.