Aturan Resmi Ditandatangani, Polwan Kini Boleh Berjilbab

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Badrodin Haiti telah menandatangani Peraturan Kapolri soal Polwan yang diperbolehkan menggunakan jilbab. Dengan demikian, mulai hari ini, Selasa (24/3/2015), Polwan di seluruh Indonesia diperbolehkan mengenakan jilbab.

"Iya, sudah ditandatangani, kemarin," ujar dia melalui pesan singkat, Rabu (25/3/2015) sore.

Kebijakan tersebut diketahui tertuang dalam surat keputusan Nomor KEP/245/III/2015 yang merupakan perubahan atas surat keputusan Nomor SKEP/702/IX/2005 sebelumnya tentang aturan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. S-Kep sebelumnya hanya berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Kendati demikian, pria yang menjadi calon Kepala Polri tersebut belum dapat memastikan kapan waktu Perkap Polwan berjilbab dapat dilaksanakan. Menurut Badrodin, semestinya saat Perkap itu ditandatangani, poin yang ada di dalam keputusan tersebut sudah dapat dijalankan.

"Tergantung, sudah disebar apa belum. Itu tergantung sosialisasinya saja," kata Badrodin.

Badrodin mengakui bahwa penerbitan Perkap tersebut diiringi dengan alokasi anggaran. Tapi, dia mengaku soal anggaran diserahkan ke masing-masing satuan wilayah.