Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Akan Serahkan Data Pemilih Daerah Otonom Baru ke KPU

Kompas.com - 17/03/2015, 15:27 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri akan menyerahkan data-data kependudukan dan daftar peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data tersebut mencakup daftar pemilih di daerah otonom baru (DOB), yang akan mengikuti pilkada serentak pada Desember 2015.

"Data kependudukan itu perlu disesuaikan dengan beberapa DOB yang datanya baru dipisah dari induknya. Itu yang akan kita rapihkan dulu," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Irman, saat ditemui seusai Rapat Koordinasi di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Menurut Irman, sebelum diserahkan kepada KPU, data DOB perlu untuk dicermati secara teliti. Pasalnya, data pemilih di DOB, seringkali masih ada yang tergabung dengan database induk, di kabupaten atau provinsi, sebelum dilakukan pemekaran wilayah.

Dalam rapat koordinasi itu, telah disepakati bahwa Kemendagri akan menyerahkan Daftar Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2), kepada KPU pada tanggal 12 April 2015. Sementara, Data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), akan diserahkan pada 3 Juni 2015.

Irman belum bisa memastikan apakah seluruh DOB akan mengikuti pemilihan kepala daerah pada gelombang pertama, yang dijadwalkan pada Desember 2015. Namun, ia memastikan bahwa yang akan mengikuti pilkada gelombang I adalah wilayah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada Juni 2016.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, diperkirakan ada 18 daerah otonom baru yang akan mengikuti pilkada gelombang I. Jumlah tersebut terdiri dari 1 provinsi dan 17 kabupaten/kota. Menurut dia, syarat DOB untuk bisa mengikuti pilkada, minimal setelah dua tahun sesudah daerah baru tersebut dibentuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] SYL Ajak Makan Biduan Nayunda | Surya Paloh Dilaporkan Kegiatan Organisasi Sayap Nasdem Didanai Kementan

[POPULER NASIONAL] SYL Ajak Makan Biduan Nayunda | Surya Paloh Dilaporkan Kegiatan Organisasi Sayap Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Kemenlu RI: 24 WNI yang Ditangkap Palsukan Visa Haji, 22 di Antaranya Akan Dideportasi

Kemenlu RI: 24 WNI yang Ditangkap Palsukan Visa Haji, 22 di Antaranya Akan Dideportasi

Nasional
124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

Nasional
Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Nasional
Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Nasional
Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan 'Trauma Healing' dan Restitusi

Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan "Trauma Healing" dan Restitusi

Nasional
SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

Nasional
Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Nasional
SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

Nasional
Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com