Kompas.com - 16/03/2015, 12:59 WIB
Ketua Umum DPP PPP versi Mukernas di Jakarta, Djan Faridz. Indra Akunto/KOMPAS.comKetua Umum DPP PPP versi Mukernas di Jakarta, Djan Faridz.
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Djan Faridz telah menyerahkan surat tuntutan terkait pengesahan kepengurusan partai kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PPP kubu Djan Faridz, Triana Dewi, mengatakan, pihaknya berharap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan yang sah di bawah kepemimpinan Djan Faridz karena sudah melalui tahap PTUN yang benar.

"Kami sudah serahkan surat tuntutan mengenai pengesahan kepengursan partai. Semoga segera diserahkan kepada Menkumham," kata Triana, ketika menyerahkan lembaran surat-surat kepada Humas Kemenkumham, di Jakarta, Senin (16/3/2015).

Triana mengatakan, jika Yasonna Laoly masih mengajukan banding, berarti ia tidak menaati hukum yang berlaku. "Kami kan sudah menang di PTUN, sudah seharusnya SK untuk PPP kubu Romy dicabut dan segera mengesahkan kubu Djan Faridz," katanya.

Jika Menkumham tetap melanggar aturan, lanjut Triana, Presiden Joko Widodo harus mencopot Yasonna dari jabatan menteri.

Sementara itu, ratusan orang loyalis PPP versi Djan Faridz melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Mereka datang sekitar pukul 11.36 WIB dengan menggunakan dua truk dan empat bus metromini pada Senin siang.

"Kami menuntut keadilan dan perilaku Menkumham tidak pantas untuk dilanjutkan lagi," kata orator Komunitas Muslim Pembela Kabah (Kompak) dalam aksi tersebut.

Sejumlah sepanduk bertuliskan "Lengserkan Yasonna Laoly (Menkumham)" terpampang di sepanjang jalan sekitar Kemenkumham. Tuntutan lainnya, jika Yasonna tidak bisa bertindak bijak, PPP meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan menghentikan kebijakan Yasonna yang turut campur dalam permasalahan internal partai.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, MUI: Kontraproduktif dengan Fakta Historis

Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, MUI: Kontraproduktif dengan Fakta Historis

Nasional
Kenang Sosok Sekjen Kemendagri yang Meninggal Dunia, Tjahjo: Almarhum Pekerja Keras

Kenang Sosok Sekjen Kemendagri yang Meninggal Dunia, Tjahjo: Almarhum Pekerja Keras

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Muhammadiyah soal Kemenag Hadiah untuk NU | Pujian Profesor Singapura untuk Jokowi Tidak Mengada-ada

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Muhammadiyah soal Kemenag Hadiah untuk NU | Pujian Profesor Singapura untuk Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
KPK Amankan Dokumen hingga Uang Saat Geledah 2 Lokasi di Palembang

KPK Amankan Dokumen hingga Uang Saat Geledah 2 Lokasi di Palembang

Nasional
Sidang Stepanus Robin, Jaksa KPK Akan Hadirkan Azis Syamsuddin dan Ajay M Priatna

Sidang Stepanus Robin, Jaksa KPK Akan Hadirkan Azis Syamsuddin dan Ajay M Priatna

Nasional
Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Nasional
4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

Nasional
Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

Nasional
Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Nasional
Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.