Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oknum TNI AL Diduga Terlibat Narkoba dan Pembuatan Dollar Palsu

Kompas.com - 13/03/2015, 10:44 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut, Mayor Laut Zaid Joko Utomo, diduga sebagai pengguna narkotika dan terlibat dalam pembuatan dollar palsu. Sebelumnya, Polisi Militer Angkatan Laut (Pom AL), menangkap Joko dengan barang bukti narkotika jenis sabu dan 69.000 lembar bahan dollar palsu dalam pecahan 100 dollar AS.

"Telah ditemukan satu orang mayor anggota TNI AL sebagai pengguna narkoba. Ditemukan juga barang bukti berupa black dollar. Saya kira ini rangkaian dari hasil penyelidikan," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam serah terima barang bukti dan tersangka kepada Polri di Markas Pom AL, Jakarta Utara, Jumat (13/3/2015).

Penangkapan tersebut bermula dari hasil penyelidikan Tim Detasemen Intel Armada Kawasan Barat Angkatan Laut di rumah Mayor Joko yang berlokasi di Sunter, Jakarta Utara, sejak 27 Februari 2015.

Setelah bisa dipastikan, anggota POM AL kemudian melakukan penggerebekan di rumah Joko pada 4 Maret 2015.

Komandan Satuan Tugas Operasi Khusus TNI AL Kolonel Laut S Irawan mengatakan, saat penangkapan, selain menemukan barang bukti narkoba jenis sabu, petugas juga menemukan 69.000 lembar bahan uang palsu tersebut.

Setelah ditelusuri, ternyata kasus pemalsuan uang itu melibatkan dua warga sipil, yaitu I Made Gede Markadiwan dan Ketut Srianing, yang berdomisili di Bali. Petugas, yang melakukan pengecekan di rumah keduanya, kembali menemukan barang bukti berupa dua kotak kosong dan sebuah mesin penghitung uang.

"Dari hasil pemeriksaan, tersangka Ketut mengakui bahwa black dollar tersebut merupakan miliknya," kata Irawan.

Selanjutnya, menurut Irawan, dua warga sipil tersebut akan diserahkan kepada Bareskrim Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, proses hukum Joko akan dilakukan oleh Pom AL.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com