Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Tjatur Sapto Edy Mundur sebagai Ketua Fraksi PAN DPR

Kompas.com - 09/03/2015, 14:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Ketua DPP PAN, Tjatur Sapto Edy mengatakan, keinginanya untuk mundur sebagai Ketua Fraksi PAN karena ingin mengganti suasana baru. Menurut dia, jabatannya saat ini telah masuk ke dalam periode kedua sejak ia aktif di PAN.

"Saya ketua fraksi terlama dalam sejarah Partai Amanat Nasional. Jadi kalau saya mau mundur, itu karena sudah terlalu lama. Saya ingin ganti suasana baru," kata Tjatur dalam keterangan yang diterima awak media, Senin (9/3/2015).

Tjatur menambahkan, hingga kini DPP PAN belum menunjuk pengganti dirinya. Dengan demikian, ia masih memimpin Fraksi PAN di DPR.

"Saya masih menjadi ketua fraksi sekarang," katanya.

Sebelumnya, usai menghadiri pelaksanaan Kongres PAN di Nusa Dua, Bali, Tjatur mengaku ingin mundur dari jabatannya sebagai ketua fraksi DPR. Keinginan itu disampaikan setelah calon ketua umum yang dijagokannya, Hatta Rajasa, kalah melawan Zulkifli Hasan.

Selain Tjatur, keinginan serupa juga disampaikan mantan Wakil Ketua PAN, Drajad Wibowo. Drajad menyatakan, tidak ingin aktif di DPP PAN meskipun ditawari jabatan oleh Zulkfili Hasan. (baca: Kader Potensial Mundur, Suara PAN Diprediksi Semakin Kecil)

"Kalau Hatta terpilih, saya bantu Bang Hatta mengurus partai. Kalau yang terpilih Bang Zul, saya akan istirahat mengurus partai politik praktis, tapi tetap di politik," kata Drajad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

Nasional
PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com