Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Negeri Sulapan Anggaran Siluman Bertebaran

Kompas.com - 06/03/2015, 00:31 WIB

Menurut Agus, suasana sangat ricuh. Saking ricuhnya, ia mengaku tak sempat mendengar celetukan-celetukan dari anggota DPRD.

Diduga, celetukan dari para anggota DPRD-lah yang membuat emosi Ahok terpancing dan mengajak anak buahnya meninggalkan ruang pertemuan.

"Saya tidak sempat dengar karena udah crowded banget. Habis itu kami keluar. Suasananya udah kayak di Gedung DPRD," ujar Agus.

Tentu, lantaran gajah dan gajah bertarung, pelanduk juga yang mati di tengah. Setidaknya, karena konflik itu, APBD DKI Jakarta belum bisa cair. Maka dari itu, masyarakat Kota Jakarta pun harus siap jika fasilitas umumnya acakadut karena anggaran yang sedianya untuk memperbaiki fasilitas umum belum selesai dibahas.
 
Lalu, apa sebenarnya dana siluman itu? "Anggaran siluman itu, anggaran yang diselipkan dalam APBD setelah selesainya pembahasan antara eksekutif dan legislatif," ujar Direktur CBA Centre For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, kepada Kompas.com, Kamis.

"Kalau ada program dalam APBD, tetapi tidak dibahas dalam pembahasan legislatif dengan eksekutif, program ini namanya siluman," kata Uchok.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun senang menyebutnya sebagai anggaran siluman.

Namun, terlepas dari itu, menurut Uchok, justru ada yang lebih mengerikan dari anggaran siluman, yaitu APBD siluman.

"Tetapi, yang berpotensi saat ini bukan lagi anggaran siluman, melainkan APBD siluman yang diberikan Ahok kepada Kemendagri, apalagi tanpa persetujuan dan pembahasan dari DPRD," ujarnya.

Siluman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti makhluk halus yang sering menampakkan diri sebagai manusia atau binatang atau sesuatu yang tersembunyi dan tidak kelihatan, juga bisa berarti biaya yang sulit dipertanggungjawabkan (seperti uang suap dan sebagainya).

Sesungguhnya, peristiwa Ahok versus DPRD DKI Jakarta hanyalah bagian dari persoalan dana siluman yang sudah mengurat dan mengakar di lembaga pemerintah.

Pribadi maupun perusahaan swasta yang kerap berhubungan dengan proyek-proyek pemerintah pasti hafal betul dengan permainan dana siluman. Pelajaran pertama yang harus dihafal dan dikerjakan oleh pembuat proposal adalah menaikkan angka hingga 100 persen agar angka sesungguhnya tidak tekor setelah nanti dipotong separuh oleh orang dalam (pejabat pemerintah).

Serombongan anak muda yang memenangi lomba desain dan diajak melawat ke luar negeri menceritakan pengalamannya kepada saya betapa mereka harus menandatangani blangko anggaran kosong sebelum menerima uang saku saat sudah berada di negara tujuan.

Bagai hantu, dana-dana siluman bisa menyelusup ke semua lini dan bidang, mulai dari pucuk pimpinan hingga bawahan. Jika di tingkat pimpinan mereka bermain melalui angka-angka anggaran, di level bawahan, biasanya mereka bermain angka di kuitansi hotel, sewa mobil, dan pembelian barang.

Maka dari itu, janganlah heran jika bepergian bersama rombongan pegawai dari kementerian untuk sebuah acara atau proyek tertentu, oleh-oleh yang mereka beli kadang melebihi kapasitas koper yang mereka bawa dari rumah.

Tradisi anggaran dan uang siluman yang sudah menahun ini sebetulnya diketahui oleh pucuk-pucuk pimpinan dalam sebuah kementerian atau lembaga negara lainnya. Bahkan, kabarnya, para bawahan yang berbakti kepada atasan selalu menyiapkan upeti buat para "big boss".

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com