Ingin Efektif, Jaksa Agung Akan Limpahkan Kasus BG ke Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, kejaksaan siap menerima pelimpahan penanganan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, menurut dia, akan lebih efektif jika penanganan perkara tersebut ditangani oleh Polri.

"Supaya lebih efektif, saya sebagai Jaksa Agung akan menyerahkan berkas perkara di kejaksaan ke Polri untuk diselesaikan sebagaimana mestinya," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Prasetyo mengatakan, KPK akan menyerahkan berkas-berkas penyelidikan dan penyidikan terkait kasus Budi. Sementara ini, ia akan kaji berkas-berkas tersebut, apakah perkara tersebut dapat ditangani oleh Kejaksaan atau Polri.

"Untuk perkara yang sama, pihak dari Mabes Polri pernah melakukan penyelidikan. Itu jadi bahan kajian kami nanti, apakah perkara akan ditangani Kejaksaan atau untuk efektifnya diserahkan ke pihak Mabes Polri yang sudah pernah menangani BG," kata Prasetyo.

Prasetyo enggan menyimpulkan terlalu dini tentang potensi konflik kepentingan jika kasus tersebut ditangani oleh Polri. Saat ini fokusnya adalah bagaimana penanganan kasus itu dapat berjalan, termasuk kemungkinan jika ditangani oleh Polri.

"Nanti kita lihat faktanya, nanti penyelidikannya seperti apa karena, untuk menghentikan penyidikan, Kejaksaan belum pernah melakukan penyidikan. Sementara itu, untuk menghentikan penuntutan, belum tahu juga seperti apa bentuk berkasnya," ujar Prasetyo.

Pada sidang praperadilan yang diajukan Budi, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan bahwa penetapan status Budi sebagai tersangka oleh KPK tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, KPK pun melimpahkan penanganan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung.

Prasetyo mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan beberapa hal dan mendiskusikannya dengan sejumlah instansi terkait. Hasil praperadilan di PN Jaksel yang diputuskan Hakim Sarpin Rizaldi menyatakan bahwa penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK tidak sah secara hukum sehingga penyidikan kasusnya di KPK harus dihentikan. Sementara itu, penghentian penyidikan suatu kasus tidak diatur dalam Undang-Undang KPK. Oleh karena itu, jalan tengah pun diputuskan, yaitu melimpahkan penanganan kasus tersebut kepada Kejaksaan.

"Atas dasar kesepakatan, karena KPK tidak mungkin menghentikan penyidikan, KPK akan serahkan penanganan perkara Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung," ujar Prasetyo.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Budi lantas menggugat penetapannya sebagai tersangka ke PN Jaksel.