Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PM Australia Dinilai Adu Domba Jokowi dengan Rakyat Indonesia

Kompas.com - 26/02/2015, 21:08 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, langkah Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengumbar percakapannya dengan Presiden Jokowi di media massa sebagai wujud politik adu domba.

"PM Tony Abbott telah melakukan politik adu domba antara Presiden dan rakyat Indonesia," kata Hikmahanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengungkap percakapannya dengan Presiden RI Jokowi kepada media Australia. Percakapan itu terkait hubungan kedua negara di tengah wacana pelaksanaan hukuman mati terhadap dua warga Australia yang terjerat kasus narkoba di Tanah Air. (Baca: PM Australia Kembali Telepon Jokowi Terkait Terpidana Mati)

Dalam pernyataan di depan media Australia, Abbott mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi saat ini secara hati-hati mempertimbangkan posisi Indonesia, terkait hukuman mati itu. Meski demikian, dia juga mengatakan bahwa hal ini bukan berarti suatu harapan agar dua warganya tidak menjalani hukuman mati.

Hikmahanto menekankan, apabila langkah Abbott mengumbar percakapannya dengan Jokowi di media Australia dilakukan dengan desain kesengajaan, maka hal itu dapat menjadi tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh PM Tony Abbott untuk menyelamatkan nyawa dua warganya.

Dia menegaskan, Abbott seharusnya tidak mengumbar percakapannya dengan Jokowi terkait hukuman mati dua warga Australia karena hal itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di Indonesia.

Atas langkah Abbott itu, publik di Indonesia bisa saja marah kepada Presiden Jokowi karena seolah Presiden hendak mengubah keputusannya untuk melaksanakan hukuman mati.

"Padahal publik Indonesia telah mendukung sikap Presiden untuk melaksanakan hukuman mati karena Indonesia sedang menghadapi darurat narkoba. Publik juga mendukung karena Pemerintah Australia dan Brasil dalam menjalankan kewajibannya melindungi warganya terkesan melakukan intervensi terhadap kedaulatan Indonesia," kata dia.

Hikmahanto memandang, pernyataan Abbott itu telah memosisikan Presiden Jokowi berhadap-hadapan dengan publik Indonesia bak mengadu domba.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com