Kepada PBNU, Jokowi Sebut Presiden Brasil dan PM Australia Lagi Turun Pamor

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo bertemu jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana Bogor, Kamis (25/2/2015). Dalam pertemuan sekitar satu jam itu, Jokowi menyinggung tekanan dari dunia internasional terkait eksekusi mati para terpidana.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengungkapkan, Jokowi tidak akan mengubah keputusannya soal eksekusi mati. Said mendukung langkah Presiden yang menolak permohonan grasi para terpidana mati.

"Nggak apa-apa, silakan saja tekan-tekan," ujar Said kepada wartawan seusai pertemuan. Said hadir bersama beberapa pimpinan PBNU, di antaranya Wakil Ketua Umum PBNU As'ad Ali dan Ketua PBNU Salem Effendy Yusuf.

Said mengatakan, Jokowi berkeyakinan bahwa protes para pimpinan negara lain terkait eksekusi mati di Indonesia disebabkan faktor internal di negara-negara itu. (Baca: Presiden Brasil Tak Lagi Populer)

"Kata beliau (Jokowi), di Australia dan Brasil, perdana menterinya lagi down rating politiknya, sedang mengalami tekanan," imbuh Said.

Said mengatakan, Jokowi menyebut para kepala negara itu kemudian menekan Indonesia supaya bisa mendongkrak pamornya. (Baca: Wapres: Brasil Menghina Kita, kalau Australia Minta-minta)

"Bahkan, di Brasil, kata Presiden, didemo. Kalau masalah satu orang saja dihukum mati ribut kayak gitu. Padahal, di sini banyak orang miskin mati kelaparan," kata Said meniru ucapan Jokowi.

Said menyatakan PBNU akan selalu mendukung Jokowi soal eksekusi mati. Menurut dia, pelaksanaan hukuman mati diperbolehkan dalam Al Quran bagi setiap makhluk yang merusak tatanan kehidupan di muka bumi.

"NU di belakang Presiden," ujarnya. (Baca: PM Australia Kembali Telepon Jokowi Terkait Terpidana Mati)

Presiden Jokowi saat ini mendapat banyak tekanan dari negara-negara yang warganya akan dieksekusi mati. Presiden Brasil Dilma Rousseff bahkan sampai menunda penyerahan surat kepercayaan Presiden RI kepada Duta Besar RI untuk Brasil Toto Riyanto.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott juga terus meminta kepada Pemerintah Indonesia agar membatalkan rencana eksekusi mati dua terpidana kasus "Bali Nine".