Sidang Praperadilan Suryadharma Ali Versus KPK Diundur

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengundurkan jadwal sidang perdana praperadilan yang diajukan Suryadharma Ali atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Semula jadwalnya 4 Maret 2015, lalu mundur menjadi Senin, 16 Maret 2015," ujar Kepala Humas PN Jaksel I Made Sutrisna saat dihubungi, Kamis (26/2/2015).

Menurut Sutrisna, pengadilan terpaksa mengundurkan jadwal sidang perdana karena domisili Suryadharma selaku pemohon berada di Jakarta Pusat. Oleh sebab itu, PN Jaksel mesti berkoordinasi dengan PN Jakarta Pusat.

"Proses pemanggilan pemohon yang berada di Jakarta Pusat tidak cukup satu minggu karena pemanggilan itu melewati delegasi PN Jakpus," kata Made.

Suryadharma mengajukan permohonan praperadilan di PN Jakarta Selatan pada Senin (23/2/2015). Mantan Menteri Agama itu menggugat KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi dana penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2013-2014.

Melalui praperadilan, Suryadharma ingin mencari keadilan akibat tindakan penyidik dan pimpinan KPK yang dianggapnya semena-mena dalam penetapan tersangka. Ia menyebut penyidik KPK belum memiliki bukti yang cukup kuat soal status tersangka tersebut.

Kuasa hukum Suryadharma, Humphrey Djemat, mengatakan, pengumpulan bukti-bukti dan saksi atas perkara hukum Surya malah dilakukan oleh penyidik KPK setelah menetapkan Surya sebagai tersangka. Hal itu, menurut Humphrey, merugikan kliennya.

"Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka dilakukan terlalu dini dan melanggar hak asasi manusia klien kami," ujar Humphrey.

Humphrey yakin praperadilan yang diajukan diterima dan diproses oleh PN Jaksel. Hal itu terkait fakta, aturan hukum, serta sejumlah putusan pengadilan negeri bahwa penetapan tersangka sebagai dasar gugatan praperadilan adalah bagian dari obyek praperadilan. Salah satunya ialah praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan atas KPK. (Baca Hakim Kabulkan Sebagian Gugatan Praperadilan Budi Gunawan).