Setelah Dua Tahun, Indonesia Keluar dari Daftar Hitam Anti-pendanaan Teroris

Kompas.com - 25/02/2015, 18:39 WIB
Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso Kompas.com/SABRINA ASRILWakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia tidak lagi masuk dalam daftar hitam (blacklist) implementasi penanganan anti pendanaan terorisme. Hal ini diputuskan International Cooperation Review Group/Financial Action Task Force (ICRG/FATF) dalam forum yang digelar di Paris, Prancis, 24 Februari 2015.

"Setelah melalui rangkaian evaluasi oleh review group selama 2 tahun ini, akhirnya kemarin 35 negara anggota FATF (Financial Action Task Force) secara bulat mengakui upaya dan komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas pendanaan terorisme. Sehingga memutuskan Indonesia keluar dari blacklist menjadi greylist," kata Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso melalui pesan singkat, Rabu (25/2/2015).

Agus hadir dalam forum ICRG/FATF sebagai perwakilan dari Indonesia bersama dengan Dirjen Multilateral Kemenlu Hasan Kleib. ICRG/FATF merupakan satuan tugas yang dibentuk negara-negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk memerangi kejahatan pencucian uang pada tingkat internasional. 

Menurut Agus, Indonesia masuk dalam daftar hitam atau public statement FATF sejak 2012. Pada tahun itu Indonesia belum memiliki undang-undang antipendanaan terorisme. Baru pada 2013, kata dia, antipendanaan terorisme diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.

Meskipun sudah memiliki undang-undang antipendanaan terorisme, Agus mengatakan bahwa implementasi undang-undang tersebut agar sesuai dengan standar FATF tidak lah mudah. Selama dua tahun ini pemerintah bersama Mahkamah Agung berupaya konsisten melaksanakan undang-undang tersebut.

"Lalu kita membangun task force antar instansi terkait dan kemudian akhirnya pada Februari ini kita membuat SKB yang ditandantangani oleh Ketua MA RI, Menlu, Kapolri, Kepala BNPT dan Kepala PPATK sebagai pedoman mekanisme kerja antar instansi taskforce yang berhasil kita implementasikan secara efektif dan diakui oleh FATF," ucap dia.

Dengan status greylist yang baru diperoleh, kata Agus, Indonesia masih harus melalui penilaian berupa on site visit oleh sejumlah negara yang tergabung dalam Regional Review Group on Indonesia. Indonesia juga diuji dengan menjadi host untuk  Regional Review Group dan Sidang FATF pada Juni mendatang di Brisbane. 

Kendati demikian, Agus menekankan bahwa dicabutnya Indonesia dari daftar blacklist kemudian menjadi greylist sudah membawa dampak positif. Persepsi dunia internasional terhadap Indonesia semakin baik sehingga bisa mendorong investasi. Apalagi, tambah dia, Indonesia tengah bersiap menghadapi kesepakatan masyarakat ekonomi AEAN (MEA) yang berlaku akhir tahun ini.  

"RI sudah comply dengan standar internasional sehingga persepsi country risk turun, angka investment grade naik, dan sistem keuangan RI kredibel. Dengan demikian hubungan dagang, perbankan, keuangan akan semakin baik, termasuk tingkat bunga yang dikenakan kepada pengusaha RI tidak bisa dibedakan dengan negara lain. Tentu hasil ini juga sangat baik ketika kita mulai dengan era Masyarakat Ekonomi Asean karena sejak 2012 RI masuk blacklist maka tentu status ini mempengaruhi hubungan agang dan investasi RI," papar Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Nasional
3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

Nasional
Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Nasional
Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Nasional
Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Nasional
Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Nasional
Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Nasional
Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nasional
PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

Nasional
Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia, Effendi Simbolon: Kenapa Dikasih?

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia, Effendi Simbolon: Kenapa Dikasih?

Nasional
PTM 100 Persen Masih Berjalan, PGRI: Tak Ada Artinya kalau Keselamatan Anak dan Guru Terancam

PTM 100 Persen Masih Berjalan, PGRI: Tak Ada Artinya kalau Keselamatan Anak dan Guru Terancam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.