Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PPP: Jika Kasasi KPK Dikabulkan, Budi Gunawan Bisa Kembali Jadi Tersangka

Kompas.com - 20/02/2015, 19:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan, Komjen Pol Budi Gunawan dapat kembali berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi. Hal itu terjadi apabila Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK telah memutuskan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Permohonan kasasi diajukan pada Jumat (20/2/2015). (Baca: KPK Ajukan Kasasi atas Putusan Praperadilan Budi Gunawan)

"Kalau hakim Sarpin masuk kategori melakukan penyimpangan hukum dan MA membatalkan putusan (PN Jaksel), maka tersangka melekat lagi ke Budi Gunawan," kata Arsul saat diskusi bertajuk 'Presiden Ajukan Calon Kapolri Baru dan Terbitkan Perppu KPK Di Masa Reses DPR, Ada Apa?' di Kompleks Parlemen, Jumat (20/2/2015).

Dalam putusannya, hakim PN Jaksel, Sarpin Rizaldi menyatakan jika penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah. Meski demikian, Presiden Jokowi tetap tidak melantik Budi sebagai kapolri. Sebagai gantinya Jokowi menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai kapolri.

"Kalau kemarin Jokowi jadi melantik Budi, lalu MA mengabulkan kasasi KPK dan Budi kembali jadi tersangka, maka kapolri harus dinonaktifkan sementara waktu," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, keputusan mengajukan kasasi diambil setelah mempertimbangkan rekomendasi dari pakar hukum. Beberapa waktu lalu, sejumlah pakar hukum, seperti Refly Harun, Denny Indrayana, Zainal Arifin Mochtar, dan Saldi Isra, mendatangi Gedung KPK untuk membahas persoalan KPK belakangan ini. Salah satunya ialah untuk menyikapi hasil sidang praperadilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com