BUMN, Suntikan Modal, dan Korupsi

Oleh: M Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS - Seorang pejabat perusahaan badan usaha milik negara pernah bercerita, sejumlah anggota DPR sering minta uang kepada BUMN, baik untuk kepentingan masyarakat di daerah pemilihannya maupun kepentingan lain. Kondisi ini yang membuat BUMN seperti menjadi sapi perah.

Menjelang pemilu, permintaan kepada BUMN ini bertambah banyak. Ada yang meminta untuk pembangunan jembatan, perbaikan jalan, sumbangan bahan kebutuhan pokok, dan kegiatan sosial lainnya. Guna mengangkat popularitasnya, politisi juga sering menunggangi kegiatan sosial yang dilakukan BUMN.

Untuk mengantisipasi permintaan biaya-biaya itu, BUMN biasanya mengambil dananya dari anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau lazim pula disebut dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Pada 2012, total anggaran PKBL dari semua BUMN mencapai Rp 6,15 triliun.

Dengan kondisi ini, tak salah jika dikatakan BUMN juga berperan sebagai "sapi perah". Oleh karena menjadi "sapi perah", BUMN akhirnya diurus banyak pemangku kepentingan. Waktu direksi BUMN habis untuk melayani pemangku kepentingan dan birokrasi. Hampir tak ada waktu untuk memikirkan pengembangan usaha. Kondisi ini menjadi salah satu sebab munculnya kultur korupsi di BUMN.

Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW), dari 659 tersangka korupsi pada semester I- 2014, 34 di antaranya merupakan pejabat dan pegawai BUMN.

Indikasi korupsi di sejumlah BUMN juga dapat dilihat dari laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). Sepanjang Januari 2015, ada 80 LTKM yang melibatkan pejabat dan pegawai BUMN.

Sejumlah kasus korupsi besar yang melibatkan oknum BUMN antara lain kasus proyek pembangunan sarana olahraga terpadu Hambalang yang merugikan keuangan negara Rp 464 miliar. Korupsi proyek pembangunan Dermaga Sabang yang merugikan negara sebesar 313 miliar juga melibatkan oknum BUMN.

Di tengah kultur korupsi yang masih membelit BUMN, pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 menggelontorkan dana sebesar Rp 64,8 triliun sebagai penambahan modal negara (PMN) kepada 37 BUMN.

Suntikan modal sebesar 64,8 triliun itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan PMN pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2012, misalnya, anggaran PMN hanya Rp 4,6 triliun. Bahkan, pada 2014, penambahan modal BUMN tak lebih dari Rp 3 triliun.

Dilihat dari sisi ekonomi, sebenarnya bagus-bagus saja menyuntik modal yang besar ke BUMN. Apalagi, pemerintahan Jokowi ingin menumbuhkan perekonomian secara lebih agresif dan BUMN diharapkan menjadi salah satu pilar pendorong pertumbuhan ekonomi.

Presiden Jokowi pernah menyatakan kekagumannya dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang sebagian besar didorong oleh kinerja BUMN-nya. Selain Tiongkok, beberapa negara juga sukses membangun ekonomi dengan motor utama perusahaan negara, seperti Singapura, Malaysia, dan India.

BUMN di Indonesia juga berpotensi untuk berperan besar seperti BUMN di negara-negara itu.

Pada 2013 saja, total output BUMN menyumbang sekitar 30 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang sebesar Rp 9.084 triliun. Pada tahun yang sama, penerimaan pajak yang disumbangkan 138 BUMN di Indonesia mencapai Rp 113,7 triliun. Kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan pelat merah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir 2014 mencapai Rp 1.364 triliun atau 26,35 persen dari total kapitalisasi pasar BEI sebesar Rp 5.179 triliun.

Namun, di tengah maraknya korupsi, pengelolaan yang belum transparan dan pengawasan yang lemah, dana PMN dalam jumlah besar itu dikhawatirkan hanya menjadi obyek bancakan oknum-oknum di BUMN.

Apalagi, sebagian besar BUMN belum menjalankan kode etik dan pedoman perilaku terkait pemberantasan korupsi seperti pengumuman harta kekayaan; adanya kebijakan gratifikasi dan hadiah; pengelolaan akhir masa kerja; saluran pengaduan; internalisasi integritas; evaluasi eksternal integritas, dan pengungkapan isu integritas.

Penyelewengan

Maraknya korupsi di tubuh BUMN selama ini telah membuat kinerja BUMN kurang optimal dan tidak efisien. Hal itu bisa dilihat dari indikator keuangan seperti return on asset (ROA) dan return on investment (ROI). Pada 2013, total aset dari 138 BUMN mencapai Rp 4.024 triliun. Dengan total laba bersih sebesar Rp 151 triliun berarti ROA BUMN hanya 3,75 persen.

Kekhawatiran dana PMN hanya akan menjadi bancakan semakin besar karena dari BUMN yang menerima PMN, sebagian besar pernah tersangkut kasus korupsi, dalam rentang waktu yang belum terlalu lama.

Sebagai contoh, melalui APBN-P 2015, PT Sang Hyang Seri (SHS), BUMN yang bergerak di sektor pertanian, mendapat PMN sebesar Rp 400 miliar. Pada 2013, mantan Direktur Utama PT SHS Eddy Budiono menjadi tersangka kasus korupsi subsidi benih padi, kedelai, jagung hibrida, dan jagung komposit.

BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, PT Adhi Karya Tbk, mendapat alokasi PMN sebesar Rp 1,4 triliun. Padahal, mantan Direktur Operasi I Adhi Karya Teuku Bagus M Noor menjadi tersangka korupsi pada 2013. Saat Adhi Karya menjadi pelaksana proyek Hambalang, Teuku Bagus terlibat dalam berbagai penyimpangan mulai dari rekayasa tender hingga memperkaya diri sendiri.

Mantan Direktur Utama PT Garam, Slamet Untung Irrendenta menjadi tersangka korupsi pada 2015 terkait penjualan 10.000 ton garam senilai Rp 5 miliar. Dalam APBN-P 2015, PT Garam mendapat alokasi PMN sebesar Rp 300 miliar.

PT Angkasa Pura II, BUMN pengelola bandara, bakal mendapat suntikan modal Rp 2 triliun. Pada 2014, Kejaksaan Agung menetapkan empat mantan pejabat Angkasa Pura II sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Air Traffic Control.

Langkah antisipasi agar dana PMN tidak diselewengkan sebetulnya telah dilakukan pemerintah. Menteri BUMN Rini M Soemarno berencana menggandeng BPK untuk mengawasi BUMN yang mendapatkan PMN agar tidak terjadi penyimpangan. Pemerintah pun berjanji akan mencopot manajemen perusahaan pelat merah yang tidak dapat mengelola dana PMN dengan baik.

Sekali lagi, penambahan modal kepada BUMN demi kepentingan pembangunan merupakan kebijakan yang baik. Namun, di tengah sistem pemerintahan dan BUMN yang masih korup, pemerintahan Jokowi seyogianya berhati-hati menyuntik modal begitu besar kepada BUMN.

Carl E Walter dan Fraser JT Howie dalam bukunya Red Capitalism, The Fragile Financial Foundation of China's Extraordinary Rise mengungkapkan kebusukan tersembunyi pengelolaan BUMN Tiongkok di balik dahsyatnya pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu itu.

Carl, yang lebih dari 20 tahun bekerja di Tiongkok sebagai konsultan bisnis, menuturkan, BUMN di negara itu sebenarnya dikendalikan hanya oleh segelintir elite penguasa. BUMN di Tiongkok tak ubahnya bisnis keluarga sehingga berpotensi menumbuhkan praktik korupsi.

Indonesia tentu menginginkan BUMN yang kuat sebagai salah satu pilar pembangunan. Untuk memperkokoh fondasi itu, kultur korupsi di BUMN harus diberantas.