Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Indonesia Tak Pertimbangkan Ancaman Australia

Kompas.com - 17/02/2015, 13:18 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mempertimbangkan ancaman pemerintah Australia terkait rencana eksekusi mati dua warga negara Australia yang menjadi terpidana kasus narkotika. Pemerintah akan melakukan eksekusi meskipun mendapat protes dari Australia.

"Memang hukuman mati juga tentu sekarang lagi dipelajari, dan bagaimana pelaksanaannya. Kita pertimbangkan saran-saran dari Australia, tetapi kita tidak pertimbangkan ancamannya, jadi pertimbangkan saran-sarannya," kata Kalla di Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Ia mengatakan bahwa hukum Indonesia tegas memerintahkan eksekusi mati terhadap terpidana narkotika yang ditolak grasinya oleh Presiden. Selama tidak menganggu proses hukum Australia, Kalla menegaskan, tidak masalah jika dua terpidana mati Australia dieksekusi di Indonesia.

Kalla juga menilai wajar jika Perdana Menteri Australia Tony Abbott memprotes keras rencana eksekusi mati Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

"Ya, semua orang boleh tidak senang, tidak senang tetapi hukum kan di atas daripada pandangan-pandangan itu," ucap Kalla.

Mengenai dampak yang mungkin muncul jika pemerintah mengeksekusi dua warga negara Australia, Kalla mengakui kemungkinan adanya dampak tertentu. Namun, menurut dia, prosedur hukum harus tetap ditegakkan.

Pada Senin (16/2/2015), perwakilan Kedutaan Besar Australia akan bertemu dengan perwakilan dari Indonesia untuk membahas rencana eksekusi mati terhadap Andrew dan Myuran.

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengemukakan wisatawan Australia bisa memboikot Indonesia jika Andrew Chan and Myuran Sukumaran dieksekusi mati. Dia tidak mengesampingkan penarikan para diplomatnya jika dua orang itu tetap dieksekusi.

Bishop mengatakan, situasi tegang ketika pihak berwenang Indonesia membuat rencana untuk memindahkan pasangan tersebut dari penjara Kerobokan di Bali ke lokasi eksekusi mereka. (baca: Jika Warganya Dieksekusi, Warga Australia Bisa Boikot Pariwisata Indonesia)

"Ini situasi yang sangat tegang," kata Bishop kepada radio Fairfax.

Aksi bersama telah diselenggarakan di seluruh Australia, yang tidak mendukung hukuman mati, guna memohon belas kasihan dan Bishop mengatakan jika kedua orang itu menghadapi regu tembak, hal itu bisa memengaruhi apakah warga Australia akan melakukan liburan di Indonesia.

Dia memperingatkan Jakarta untuk tidak meremehkan kekuatan perasaan masyarakat Australia bagi pasangan itu. (baca: Australia Akan Pakai Semua Opsi agar Anggota "Bali Nine" Tak Dieksekusi)

"Saya sudah kewalahan dengan email dan pesan teks, saya tahu bahwa orang-orang telah doa bersama dan aksi unjuk rasa," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com