Kompas.com - 17/02/2015, 13:18 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2/2015). KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2/2015).
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mempertimbangkan ancaman pemerintah Australia terkait rencana eksekusi mati dua warga negara Australia yang menjadi terpidana kasus narkotika. Pemerintah akan melakukan eksekusi meskipun mendapat protes dari Australia.

"Memang hukuman mati juga tentu sekarang lagi dipelajari, dan bagaimana pelaksanaannya. Kita pertimbangkan saran-saran dari Australia, tetapi kita tidak pertimbangkan ancamannya, jadi pertimbangkan saran-sarannya," kata Kalla di Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Ia mengatakan bahwa hukum Indonesia tegas memerintahkan eksekusi mati terhadap terpidana narkotika yang ditolak grasinya oleh Presiden. Selama tidak menganggu proses hukum Australia, Kalla menegaskan, tidak masalah jika dua terpidana mati Australia dieksekusi di Indonesia.

Kalla juga menilai wajar jika Perdana Menteri Australia Tony Abbott memprotes keras rencana eksekusi mati Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

"Ya, semua orang boleh tidak senang, tidak senang tetapi hukum kan di atas daripada pandangan-pandangan itu," ucap Kalla.

Mengenai dampak yang mungkin muncul jika pemerintah mengeksekusi dua warga negara Australia, Kalla mengakui kemungkinan adanya dampak tertentu. Namun, menurut dia, prosedur hukum harus tetap ditegakkan.

Pada Senin (16/2/2015), perwakilan Kedutaan Besar Australia akan bertemu dengan perwakilan dari Indonesia untuk membahas rencana eksekusi mati terhadap Andrew dan Myuran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengemukakan wisatawan Australia bisa memboikot Indonesia jika Andrew Chan and Myuran Sukumaran dieksekusi mati. Dia tidak mengesampingkan penarikan para diplomatnya jika dua orang itu tetap dieksekusi.

Bishop mengatakan, situasi tegang ketika pihak berwenang Indonesia membuat rencana untuk memindahkan pasangan tersebut dari penjara Kerobokan di Bali ke lokasi eksekusi mereka. (baca: Jika Warganya Dieksekusi, Warga Australia Bisa Boikot Pariwisata Indonesia)

"Ini situasi yang sangat tegang," kata Bishop kepada radio Fairfax.

Aksi bersama telah diselenggarakan di seluruh Australia, yang tidak mendukung hukuman mati, guna memohon belas kasihan dan Bishop mengatakan jika kedua orang itu menghadapi regu tembak, hal itu bisa memengaruhi apakah warga Australia akan melakukan liburan di Indonesia.

Dia memperingatkan Jakarta untuk tidak meremehkan kekuatan perasaan masyarakat Australia bagi pasangan itu. (baca: Australia Akan Pakai Semua Opsi agar Anggota "Bali Nine" Tak Dieksekusi)

"Saya sudah kewalahan dengan email dan pesan teks, saya tahu bahwa orang-orang telah doa bersama dan aksi unjuk rasa," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.