Presiden Jokowi Diminta Terbitkan Perppu untuk Selamatkan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Patrice Rio Capella, menyarankan Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu dilakukan setelah Ketua KPK Abraham Samad sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen.

Rio mengatakan, menurut UU KPK, setiap pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka wajib mengundurkan diri untuk sementara waktu. Saat ini, ada empat pimpinan KPK setelah masa jabatan Wakil Ketua KPK Buysro Muqoddas berakhir pada tahun lalu. Dari empat pimpinan, dua di antaranya telah berstatus tersangka, yakni Abraham dan Bambang Widjojanto.

"Untuk menutupi tiga orang itu, Presiden harus membuat perppu," kata Rio di Kompleks Gedung Parlemen, Selasa (17/2/2015).

Rio juga mengusulkan agar Presiden Jokowi segera membentuk panitia seleksi pimpinan KPK untuk mempercepat proses pemilihan pimpinan baru KPK. Percepatan ini diperlukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya cacat hukum saat pengambilan keputusan yang dilakukan pimpinan KPK secara kolektif kolegial.

"Pansel dibentuk saja, kalau bisa bulan depan sudah ada pansel," ujarnya.

Penyidik Polda Sulselbar menetapkan Abraham sebagai tersangka karena telah memiliki alat bukti cukup, yakni kartu keluarga (KK), KTP Feriyani Lim, dan paspor Feriyani Lim yang diduga palsu (baca Abraham Samad Resmi Jadi Tersangka). Sejauh ini, penyidik Polda Sulsel telah memeriksa 23 orang saksi. Mereka berasal dari pihak imigrasi, kecamatan, kelurahan, dan sebagainya. Polisi menilai, semua bukti menunjukkan bahwa Abraham terlibat pemalsuan dokumen. (Baca Abraham Samad Dilaporkan ke Polri Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Paspor).